0
Thumbs Up
Thumbs Down

Menko PMK Klaim Pemerintah Satu Suara Soal Iuran JKN-KIS

Republika Online
Republika Online - Tue, 18 Feb 2020 04:32
Dilihat: 34
Menko PMK Klaim Pemerintah Satu Suara Soal Iuran JKN-KIS

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengklaim jajaran pemerintah tetap satu suara memberlakukan peraturan presiden (perpres) 75/2019. Artinya penyesuaian kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu tidak berubah.


Menko PMK Muhadjir Effendy mengklaim pihaknya atas nama pemerintah mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah satu suara mengenai hal ini.

"Yaitu perpres 75/2019 tetap dilaksanakan," ujarnya saat ditemui usai Rakor Tingkat Menteri (RTM) terkait BPJS Kesehatan, di Kemenko PMK, di Jakarta, Senin (17/2) malam.

Ia menambahkan, perpres ini memang sudah dibahas sejak lama dan dipertimbangkan dari sisi manfaat maupun mudharatnya. Sebab, ia menyebutkan jika iuran JKN-KIS utamanya kelas III kembali seperti tahun lalu bisa menimbulkan efek domino yaitu berpengaruh terhadap sustainability BPJS Kesehatan.

Terkait permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan persoalan JKN-KIS termasuk cleansing data, Muhadjir menyebutkan Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyelesaikannya. Selain itu, ia menyebutkan skema meningkatkan target pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga sudah disampaikan.

Tak hanya itu, ia mengaku juga telah menyisir peserta kelas III yang ternyata tidak mampu dan tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos akan ditarik menjadi penerima bantuan iuran (PBI). Kendati demikian, ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.

"Saya tidak bisa memberikan rincian, pokoknya sudah selesai, ada PBI yang masuk dan ada juga yang dikeluarkan. Yang dimasukkan adalah peserta iuran kelas III tetapi telah tercatat di DTKS," katanya.

Disinggung mengenai pemerintah daerah (pemda) yang keberatan dengan penambahan beban penambahan pembayaran iuran PBI, Muhadjir mengaku akan mendengarkan suara-suara tersebut. Pihaknya juga mengaku akan mempertimbangkan suara tersebut.

"Karena namanya kebijakan kan tidak mungkin menyenangkan buat semua. Kalau memang ada aspek dampak yang tidak dikehendaki akibat perpres itu maka nanti akan diselesaikan secara bertahap," ujarnya.

Berita Terkait
  • Pemkot Pontianak Alokasikan Rp 9,5 M untuk Premi JKN KIS
  • Kota Cirebon Anggarkan Rp 54,5 M untuk PBI BPJS Kesehatan
  • Layanan Kepesertaan di BPJS Kesehatan Sudah Penuhi ISO
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

Menko PMK Klaim Pemerintah Satu Suara Soal Iuran JKN-KIS

Menko PMK Klaim Pemerintah Satu Suara Soal Iuran JKN-KIS

Menko PMK Klaim Pemerintah Satu Suara Soal Iuran JKN-KIS

Menko PMK Klaim Pemerintah Satu Suara Soal Iuran JKN-KIS

Menko PMK Klaim Pemerintah Satu Suara Soal Iuran JKN-KIS

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya