0
Thumbs Up
Thumbs Down

Menhan: Kalau Polisi Sudah Benar Kenapa tidak Nyaman?

Republika Online
Republika Online - Thu, 20 Jun 2019 08:18
Dilihat: 22
Menhan: Kalau Polisi Sudah Benar Kenapa tidak Nyaman?

JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengimbau Polri agar tak perlu merasa tak nyaman dalam mengusut kasus pidana purnawirawan TNI, terkait kasus eks Danjen Kopassus Soenarko dan eks Kepala Kostrad Kivlan Zen. Pernyataan itu disampaikan bila polisi memang sudah melaksanakan kaidah hukum dalam kasus tersebut.

"Kalau polisi sudah benar, kenapa tidak nyaman? Tegakkan saja, siapapun, menteri pun, presiden pun bisa kena hukum kok. Itu kan hukum itu panglima tertinggi, harus dilaksanakan, tapi yang benar," kata Ryamizard di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (19/6).

Pernyataan Ryamizard itu merespons Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengaku tidak nyaman dalam mengusut purnawirawan TNI. Ryamizard pun menegaskan, siapapun purnawirawan TNI yang terjerat hukum tetap harus diproses dengan benar.

"Pejabat-pejabat pun ada salahnya sama, tetapi (misalnya) statusnya penjahat narkoba, sama dengan yang sudah banyak jasanya, itu kan lain dong. Nah itu harus dibedakan," kata Ryamizard.

Ryamizard mengaku tak senang berurusan dengan hukum, apalagi yang berkaitan dengan politik. Ia hanya menegaskan, bagaimana pun hukum harus dijadikan sebagai panglima

"Saya paling tidak suka berurusan dengan hukum, berurusan dengan politik, karena masalah politik masalah hukum saya sangat menghindari, saya tidak mau terlibat, kalau hukum ya tegakkan hukum yang benar," kata Ryamizard menegaskan.

Sebelumnya, Tito Karnavian menyebut, segala bentuk persinggungan antara Polri dan TNI bisa saja memicu instabilitas nasional yang berdampak buruk. Termasuk di antaranya, adalah kasus Soenarko dan Kivlan Zen.

"Sehingga penanganan dua kasus purnawirawan pati (perwira tinggi) TNI saat ini, tentu secara pribadi dan institusi, ini jujur menimbulkan ketidaknyamanan. Bagi Polri sendiri, tidak nyaman," kata Tito di Jakarta, Kamis (13/6).

Di sisi lain, kata Tito, penegakan hukum tak bisa tebang pilih. Termasuk, tegas dia, terhadap para purnawirawan yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

"Tapi, ya hukum harus berkata lain. Ada asas persamaan di muka hukum. Equality before the law. Semua orang (harus) sama di muka hukum," terang Tito.

Karena itu, ia menambahkan, kepolisian tak bisa membiarkan proses penegakan hukum terhadap para purnawirawan TNI, pun Polri, tumpul dan mandul. "Kita harus tetap menunjukkan bahwa ada kesamaan di muka hukum," sambung dia.


Berita Terkait
  • Benarkah Kivlan Zen Difitnah?
  • Menhan Setuju TGPF Kerusuhan 21-22 Mei Asalkan Netral
  • Polri: Tidak ada Patroli Whatsapp
Berita Lainnya
  • Restorasi Masjid Tua di Turki Berumur 7 Ratus Tahun Rampung
  • Hormati MU, Lukaku tak Memaksa Minta Dijual ke Inter

Menhan: Kalau Polisi Sudah Benar Kenapa tidak Nyaman?

Menhan: Kalau Polisi Sudah Benar Kenapa tidak Nyaman?

Menhan: Kalau Polisi Sudah Benar Kenapa tidak Nyaman?

Menhan: Kalau Polisi Sudah Benar Kenapa tidak Nyaman?

Menhan: Kalau Polisi Sudah Benar Kenapa tidak Nyaman?

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya