0
Thumbs Up
Thumbs Down

Mendagri Jelaskan Kewajiban Pemda di Tengah Pandemi Corona

Republika Online
Republika Online - Mon, 30 Mar 2020 06:48
Dilihat: 211
Mendagri Jelaskan Kewajiban Pemda di Tengah Pandemi Corona

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan kewajiban pemerintah daerah di tengah pandemi virus corona Covid-19. Tito memerintahkan, pemda memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan memerangi virus corona.

Pemda harus menjamin sumber penghasilan warga di kalangan akar rumput, dengan memberikan subsidi. "Dalam hal pembatasan sosial yang menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, maka daerah dapat memberikan bantuan sosial," tulis Tito dalam Surat Edaran (SE) Mendagri 440/2622/SJ yang terbit, Ahad (29/3).

Tito menerbitkan surat edaran tersebut agar dilakukan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah. Salah satu poin dalam surat tersebut, yakni prioritas kebijakan penanganan dampak penularan Covid-19.

"Di antaranya pemerintah dan gugus tugas daerah harus memastikan berjalannya protokol pembatasan sosial dan karantina mandiri di masyarakat," kata dia.

Poin lainnya dalam surat, Tito menugaskan gubernur menjadi anggota dewan pengarah gugus tugas Covid-19 tingkat nasional selain menjadi ketua gugus tugas di daerah. "Gubernur juga menjadi anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Nasional," tulis Tito.

Dalam poin pertama juga, Tito menugaskan pemimpin di daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota menjadi ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah.

Di bagian awalnya, SE itu disebut sebagai tindak lanjut perubahan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 yang saat ini mengacu pada Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona.

Tito menjelaskan dalam poin kedua agar ketua gugus tugas menyusun organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana gugus tugas Covid-19 daerah yang berpedoman lada lampiran SE tersebut. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, poin ketiga, pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana Covid-19 dengan penilaian kondisi daerah. Kajian atau penilaian itu dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten/kota.


Berita Terkait
  • Bea Cukai: Pakaian Bekas Impor Berpotensi Sebarkan Corona
  • Totalitas Dalam Penanganan Covid-19
  • Gugup Saat Konser Akustik Streaming, Eva Celia Lupa LIrik
Berita Lainnya
  • Krisis Covid-19 Bisa Buat Timo Werner Bertahan di Leipzig
  • Tiga Dosa Besar 'Terakhir'

Mendagri Jelaskan Kewajiban Pemda di Tengah Pandemi Corona

Mendagri Jelaskan Kewajiban Pemda di Tengah Pandemi Corona

Mendagri Jelaskan Kewajiban Pemda di Tengah Pandemi Corona

Mendagri Jelaskan Kewajiban Pemda di Tengah Pandemi Corona

Mendagri Jelaskan Kewajiban Pemda di Tengah Pandemi Corona

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya