GenPI.co - Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster menjadi sorotan sejumlah pihak, termasuk politikus Gerindra Arief Poyuono.

Menurut Arief, penangkapan ini bisa mengandaskan cita-cita Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2024.

BACA JUGA: Fakta Mengejutkan Habib Rizieq Dibongkar Tokoh Senior Ini, Ngeri!

"Ini pelajaran dan tamparan besar bagi Prabowo (Ketum Gerindra)," tegas Arief dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/11).

Sejak awal, Prabowo ingin Indonesia bersih dari praktik KKN, jadi seharusnya dia bisa melarang orang terdekatnya menggunakan kekuasaan untuk bisnis.

"Berulang kali dirinya mengomentari korupsi di Indonesia sudah stadium empat. Tapi, sekarang Edhy Prabowo, yang merupakan anak buah beliau, jadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan," beber Arief.

BACA JUGA: Ngeri! Refly Harun Bongkar 4 Kelompok Ingin Berkuasa di Indonesia

Arief bahkan berani menyebut Prabowo harusnya mengingatkan dan melarang para kader maupun keluarganya memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.

"Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," ungkap Arief.

Arief menuntut ketua umum Gerindra itu untuk bertanggung jawab kepada pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya.

BACA JUGA: Shio Paling Hoki Sedunia, Takdirnya Bakal Kaya Mendadak

"Ini berpotensi besar menghancurkan marwah partai. Jika Prabowo gentleman, dia harus mundur dari kabinet Jokowi-Amin dan mundur dari Gerindra," jelasnya.

Penangkapan Edhy Prabowo, kata Arief, membuktikan KPK masih jadi mesin terbaik di Indonesia dalam menangkap koruptor.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum bisa berkomentar lebih jauh terkait penangkapan kader partainya tersebut.

"Kami baru mendengar berita ini dari media massa. Untuk itu, kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh karena masih menunggu informasi yang valid dari KPK," kata Dasco, Rabu (25/11).(*)

Video populer saat ini: