-
Barcelona Dinilai Sudah Siap Ditinggal Lionel Messi
59 menit lalu -
West Brom vs Manchester City: Si Biru Geser Setan Merah
55 menit lalu -
Alasan Jumlah Muslim Amerika Serikat Geser Yahudi pada 2050
54 menit lalu -
Irina Shayk Hampir Buat Keluarga Cristiano Ronaldo Terpecah Belah
51 menit lalu -
Harapan Besar Conte Usai Eriksen Jadi Penentu Kemenangan Inter
37 menit lalu -
AC Milan Disingkirkan Inter, Stefano Pioli Salahkan Zlatan Ibrahimovic
45 menit lalu -
Gara-Gara Hal Ini, PSG Gak Pede Bisa Dapatkan Lionel Messi
35 menit lalu -
Hasil Copa del Rey Semalam: Villarreal Lolos, Sociedad Tereliminasi
39 menit lalu -
Ada Vaksin Covid-19, IMF Ramal Ekonomi Global 2021 Tumbuh 5,5%
38 menit lalu -
Kasus Covid-19 Sentuh Angka 1 Juta, Ekonomi Diyakini Tetap On The Track
36 menit lalu -
BLT Subsidi Gaji Bakal Cair Lagi? Simak Persyaratannya
31 menit lalu -
Ingin Punya Penghasilan Tambahan? Begini Caranya
39 menit lalu
Menaker Ungkap di Balik Perjokian Program Kartu Prakerja

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan program kartu pra kerja demi mengurangi pengangguran saat pandemi Covid-19. Namun, dalam proses pendaftarannya ditemukan beberapa joki kartu pra kerja saat calon peserta mendaftarnya.
Bagaimana tanggapan dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengetahui adanya fenomena tersebut?
Ida menjelaskan, keberadaan joki tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah agar masyarakat mudah saat mendaftarnya.
Baca Juga: Dampak Corona, 121.498 Pekerja Migran Kembali ke Indonesia
Menurut dia kasus seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah karena kesulitan untuk mendaftarkan diri. Apalagi, seluruh proses pendaftaran ini dilakukan secara digital.
"Sekarang dibolehkan atau tidak? Fungsi joki dan siapa jokinya. Kita akhirnya meminta dinas untuk mendampingi calon peserta kartu pra kerja dalam mendaftarkan memenuhi kartu pra kerja tadi," kata Ida dalam acara 'Ngobrol Bareng Gus Miftah' di iNews, Jumat, (27/11/2020).
Dia menyatakan proses pendaftaran melalui joki itu merupakan legal dan bukan tindakan kriminal. Hal itu sebagai upaya pemerintah yang memang kondisinya kurang mengerti sistem digital.
"Mereka secara resmi mendampingi calon peserta agar bisa masuk dari perserta. Ya, artinya dari dinas. Mereka didmpingi agar bisa terdatar jadi peserta," ujarnya.