0
Thumbs Up
Thumbs Down

Media Berbasis Internet Harus Patuhi Hukum Indonesia

okezone
okezone - Mon, 28 Sep 2020 20:53
Dilihat: 109
Media Berbasis Internet Harus Patuhi Hukum Indonesia

JAKARTA - Pakar kebijakan dan legislasi teknologi informasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Danrivanto Budhijanto menyebut bahwa hukum bertujuan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban.

Dia menjelaskan, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah memiliki jangkauan hukum ke depan. Bahkan, ia menyebut internet telah ada dalam ketentuan umum dan penjelasan UU Penyiaran tersebut.

(Baca juga: Ini Sikap KPI Terkait Uji Materi UU Penyiaran)

"Tapi belum menjadi norma batang tubuh, sehingga kalau dikatakan muncul subjek hukum baru, tidak. Ini hanya artikulasi konstitusional saja dari Mahkamah Konstitusi bahwa UU Penyiaran hari ini, pemancaran penyiaran hari ini, apabila kita kaitkan dengan teknologi yang hari ini eksis, tadi kan dibilang, dia tidak boleh menjadi suatu yang tidak tunduk pada legislasi Indonesia," kata Danrivanto dalam diskusi ALSA LG UGM Webinar Series 'Perluasan Subjek Hukum Terhadap Penyiaran Berbasis Internet: Urgensi Hukum atau Persaingan Bisnis', Senin (28/9/2020).

Danrivanto mengatakan, media berbasis internet seharusnya patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, jika dilihat secara faktual, media berbasis internet juga berdampak kepada masyarakat. Dengan begitu, tidak boleh lepas dari tanggung jawab.

"Dia nggak boleh karena merasa lewat aplikasi, lewat internet, nggak lewat teritori, tidak punya badan hukum di Indonesia, kemudian dia tidak boleh lepas dari aturan," jelasnya.

Danrivanto menilai, saat ini negara memerlukan kedaulatan secara virtual. Dia pun mengapresiasi pemerintah yang telah menetapkan pajak kepada media-media yang berbasis internet tersebut. "2020 ini momentum luar biasa, negara lain belum ada yang berani, kita menetapkan bahwa digital virtual dalam pengertian pajak itu harus dikenakan," imbuhnya.

Menurut Danrivanto, tidak perlu subjek hukum baru dalam UU Penyiaran untuk mengatur media berbasis internet. Pasalnya, platform seperti Tiktok, Youtube, Netflix, Intagram, hingga spotify juga bagian dari penyiaran namun berbasis internet.

"Kalau lihat definisi penyiaran, itu tetap penyiaran namun melalui teknologi internet. Apakah dengan penambahan teknologi jadi subjek hukum baru? Menurut pendapat pribadi saya, tidak. Karena menurut teori-teori hukum yang ada di Indonesia, tidak serta merta suatu subjek hukum muncul karena adanya suatu perubahan norma," imbuhnya.

Dia menegaskan, YouTuber hingga konten kreator sama halnya seperti pendengar radio atau penonton televisi, yang tidak perlu izin dalam melakukan aktivitas melalui akun medsosnya.

Danrivanto melanjutkan, bahwa izin tersebut hanya perlu dimiliki korporasi platform media berbasis internet. Sehingga, perusahaan tersebut bisa diberikan hak dan kewajiban sebagai dasar perlindungan hukum.


"Sebelum terjadi keos virtual, penjajahan virtual, kita lakukan artikukasi konstitusional, toh datanya sudah ada semua, bukan imajinasi," tandasnya.

Sumber: okezone

Media Berbasis Internet Harus Patuhi Hukum Indonesia

Media Berbasis Internet Harus Patuhi Hukum Indonesia

Media Berbasis Internet Harus Patuhi Hukum Indonesia

Media Berbasis Internet Harus Patuhi Hukum Indonesia

Media Berbasis Internet Harus Patuhi Hukum Indonesia

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya