0
Thumbs Up
Thumbs Down

Mahfud Sarankan Korban Pinjol Ilegal tidak Membayar

Republika Online
Republika Online - Tue, 19 Oct 2021 21:34
Dilihat: 57
Mahfud Sarankan Korban Pinjol Ilegal tidak Membayar

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta kepada masyarakat yang terlanjur menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal agar tidak membayar cicilannya. Hal itu disampaikan usai melakukan rapat bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jampidum Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri.

"Jangan membayar, jangan membayar," kata Mahfud dalam konferensi pers secara daring, Selasa (19/10).

Mahfud juga mengimbau korban yang mendapatkan teror saat pinjol menagih utang agar melaporkannya ke pihak kepolisian. Ia mengklaim polisi akan memberikan perlindungan.

"Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan," kata dia.

Mahfud menjelaskan, dari sudut hukum perdata, praktik pinjol ilegal adalah tindakan yang tidak sah. Sebab, tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif, seperti diatur di dalam hukum perdata. Sehingga transaksi yang dilakukan pun dapat dibatalkan.

"Dari aspek hukum perdata kita bersikap pinjol ilegal itu ya ilegal, namanya juga ilegal, tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan," jelasnya.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum pidana, pemerintah mendorong kepolisian, khususnya Bareskrim Polri meningkatkan tindakan hukum terhadap pinjol ilegal. Terutama menyangkut pihak-pihak yang menagih dengan cara melakukan ancaman kekerasan hingga ancaman menyebar foto-foto tidak senonoh terhadap peminjam.

Selain itu, sambung dia, ada beberapa payung hukum yang dapat diterapkan dalam menindak para pelaku pinjol ilegal. Salah satunya adalah Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 335 KUHP mengenai perbuatan yang tidak menyenangkan.

"Kemudian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang ITE Pasal 29 dan Padal 32 ayat 2 dan ayat 3," ujarnya.




Berita Terkait
  • Mahfud: Hentikan Penyelenggaraan Pinjol Ilegal
  • Polrestro Jakbar Tangani Dua Laporan Kasus Pinjol
  • Sosiolog UGM: Sebagian Pekerja Pinjol Ilegal adalah Korban
Berita Lainnya
  • Resmi Jadi Plt Bupati, Beni Hernedi Gelar Rapat Staf Pemkab
  • Skema Pelaksanaan Umroh Indonesia Disepakati, Ini Rinciannya

Mahfud Sarankan Korban Pinjol Ilegal tidak Membayar

Mahfud Sarankan Korban Pinjol Ilegal tidak Membayar

Mahfud Sarankan Korban Pinjol Ilegal tidak Membayar

Mahfud Sarankan Korban Pinjol Ilegal tidak Membayar

Mahfud Sarankan Korban Pinjol Ilegal tidak Membayar

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya