0
Thumbs Up
Thumbs Down

Mahfud MD: Tolak Hapus Tenaga Honorer, Kelapa Daerah akan Disanksi

Republika Online
Republika Online - Fri, 24 Jun 2022 19:38
Dilihat: 42
Mahfud MD: Tolak Hapus Tenaga Honorer, Kelapa Daerah akan Disanksi

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md menegaskan bahwa penghapusan tenaga honorer di seluruh instansi tetap dilakukan pada 28 November 2023. Bagi kepala daerah yang menolak menghapus tenaga honorer, maka akan dijatuhi sanksi.

Mahfud menjelaskan, kepala daerah yang kini masih merekrut tenaga honorer dan menolak penghapusan tenaga honorer pada 2023, berarti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 67 huruf b UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan bangkang kepala daerah itu, kata dia, dapat menjadi bagian objek temuan pemeriksaan dan bakal dijatuhi sanksi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 36 diatur rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif.

"Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah," ujar Mahfud yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim, saat Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Tenaga Non-ASN, di Jakarta, Jumat (24/6).

Mahfud menambahkan, sebelum sanksi pembinaan dijatuhkan, perlu dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Menurut Mahfud, pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk mempercepat transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Karena itu, tak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik tenaga honorer ini.

"Tidak perlu kita mencari siapa yang salah. Tapi kita harus selesaikan masalah ini bersama," kata Mahfud dalam rakor yang dihadiri oleh perwakilan sekda provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu.


Berita Terkait
  • Bupati Tangerang Minta Kemenpan-RB Revisi Kebijakan Penghapusan Honorer
  • Gubernur Sumbar Sampaikan Beberapa Upaya Selamatkan Tenaga Honorer
  • DPRD Indramayu Terima Banyak Pengaduan Dari Honorer
Berita Lainnya
  • Membuka Peluang Berdaya Ekonomi di Negeri Sendiri Melalui Peri
  • Lecehkan Islam, Polisi Diminta Beri Efek Jera untuk Holywings

Mahfud MD: Tolak Hapus Tenaga Honorer, Kelapa Daerah akan Disanksi

Mahfud MD: Tolak Hapus Tenaga Honorer, Kelapa Daerah akan Disanksi

Mahfud MD: Tolak Hapus Tenaga Honorer, Kelapa Daerah akan Disanksi

Mahfud MD: Tolak Hapus Tenaga Honorer, Kelapa Daerah akan Disanksi

Mahfud MD: Tolak Hapus Tenaga Honorer, Kelapa Daerah akan Disanksi

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya