0
Thumbs Up
Thumbs Down

Mahfud MD: Pasal 170 RUU Cipta Kerja Memang Harus Diperbaiki

Republika Online
Republika Online - Wed, 19 Feb 2020 06:12
Dilihat: 26
Mahfud MD: Pasal 170 RUU Cipta Kerja Memang Harus Diperbaiki

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan pasal 170 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memang barus diperbaiki.

Adapun terkait kritik terhadap pasal-pasal lain, ia menilai hal itu merupakan perbedaan pendapat dan bisa diperdebatkan dalam proses pembentukan UU di DPR.

"Kan ndak ada (yang lain), yang salah cuma pasal 170 itu memang harus diperbaiki. Tetapi yang lain itu bukan karena salah tapi karena orang beda pendapat. Kalau beda pendapat diperdebatkan di DPR," jelas Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Ia juga mengatakan, UU Cipta Kerja tidak boleh mengekang kebebasan pers. Mahfud mengaku telah berbicara dengan Dewan Pers terkait kritik terkait aturan yang mengatur soal pers pada UU tersebut.

"Tidak boleh pengekangan terhadap kebebasan pers. Ini kan UU ini untuk mempermudah, kok malah mau mengekang kebebasan pers itu tidak boleh," kata Mahfud.

Ia menyebutkan, pemerintah memberikan masyarakat kesempatan untuk membahas draft RUU Cipta Kerja lebih lanjut selama proses di DPR berlangsung.

Mahfud juga mengaku telah berbicara dengan Dewan Pers untuk menyampaikan masukannya ke DPR untuk dibahas lebih lanjut ke depannya.

"Saya sudah bicara dengan Dewan Pers, silakan sampaikan ke DPR mana-mana yang isinya tidak disetujui. Kalau itu soal setuju tidak setuju dibahas ke dpr," katanya.

Di dalam draft rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat pasal 170 ayat (1) dalam Bab XIII yang menyebut pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan yang ada pada UU tersebut dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU tersebut.

Kemudian, pada lasal 170 ayat (2) disebutkan, perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP. Pada ayat (3) dalam pasal yang sama dijelaskan, dalam rangka penetapan PP, pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI).


Berita Terkait
  • Pasal 170 RUU Cipta Kerja dan Analisis Bukan Hasil Salah Tik
  • Otoritas Fatwa Halal Dinilai Harus Tetap di MUI
  • Fatwa Halal Libatkan Ormas Bisa Bingungkan Konsumen
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

Mahfud MD: Pasal 170 RUU Cipta Kerja Memang Harus Diperbaiki

Mahfud MD: Pasal 170 RUU Cipta Kerja Memang Harus Diperbaiki

Mahfud MD: Pasal 170 RUU Cipta Kerja Memang Harus Diperbaiki

Mahfud MD: Pasal 170 RUU Cipta Kerja Memang Harus Diperbaiki

Mahfud MD: Pasal 170 RUU Cipta Kerja Memang Harus Diperbaiki

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya