JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan sikapnya tidak berubah, yakni mendukung dikeluarkannya Perppu KPK.

Tetapi, menurut dia, kewenangan mengeluarkan Perppu KPK berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud menghormati sikap Kepala Negara yang hingga kini belum jua mengeluarkan Perppu KPK.

"Saya kira itu kewenangan Presiden. Kita sudah menyatakan sikap masing-masing termasuk sikap saya mendukung Perppu. Kan gitu. Bahwa Presiden tidak, ya kita tidak bisa memaksa. Termasuk yang tidak setuju juga tidak bisa memaksa," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu merasa sikapnya sudah jelas terkait Perppu KPK. Tetapi ia menyadari saat ini telah masuk ke dalam kabinet sehingga tidak bisa menentang keputusan Kepala Negara yang belum akan mengeluarkan Perppu KPK.

Mahfud MD (foto: Okezone/Fakhri)

"Kita sudah menyatakan pendapat pada waktu itu. Nah sekarang sudah menjadi menteri masa mau menantang itu. Kan sejak awal, sejak sebelum menjadi menteri pun saya katakan itu wewenang Presiden. Tapi kita mendukung Perppu. Nah, kalau sudah wewenang kemudian tidak dipilih itu sebagai kebijakan, kan itu wewenang penuh Presiden," tukasnya.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku belum akan mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Pasalnya beleid itu saat ini sedang diuji materi di MK. Jokowi beralasan menghormati proses hukum sehingga belum akan mengeluarkan Perppu.

"Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 1 November 2019.