0
Thumbs Up
Thumbs Down

Lembaga Keuangan Bisa Disanksi Jika Salahgunakan Data

Republika Online
Republika Online - Mon, 22 Jul 2019 14:46
Dilihat: 32
Lembaga Keuangan Bisa Disanksi Jika Salahgunakan Data

JAKARTA -- Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arief Fakhrulloh, mengatakan kerja sama yang dilakukan pihaknya dengan lembaga pembiayaan swasta bersifat memudahkan layanan kepada masyarakat. Jika ada lembaga pembiayaan yang menyalahgunakan data tersebut akan dikenai sanksi.

Menurut Zudan, Dukcapil Kemendagri, memberikan hak akses ke lembaga pemerintah dan swasta untuk membantu verifikasi data dan mendorong layanan menuju digital. Sehingga, saat menggunakan layanan tersebut masyarakat tidak perlu lagi mengisi sejumlah formulir.

"Cukup menulis nomor induk kependudukan (NIK) saja. Daripada perusahaan harus meminta KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) calon nasabah, lebih baik akses data. Sehingga semuanya menjadi mudah dan akurat, " ujar Zudan dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/7).

Hal ini, kata dia, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan (adminduk). Kemudian,secara detail pelaksanaan teknisnya pun sudah diatur dalam Peraturan Kemendagri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2015.

"Pemberian hak akses ini mampu mencegah fraud, kejahatan pemalsuan dan dokumen. Juga meningkatkan kualitas pelayanan publik," lanjut Zudan.

Setiap lembaga yang memberikan layanan publik, ungkap dia, dapat diberikan akses data untuk menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri sesuai pasal 58 ayat 4 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk.

Sementara itu, kerja sama pemanfaatan data ini sudah dimulai sejak 2013. Saat ini sudah 1227 lembaga yang bekerjasama dengan Dukcapil Kemendagri. Salah satunya adalah FIF dan Astra Multi Finance.

"Dalam UU Adminduk juga sudah diatur tentang perlindungan rahasia data pribadi. Bagi yang melanggar ada sanksi pidana maksimal dua tahun dan denda. Sesuai hak dan kewajibam dalam perjanjian kerjasama Dukcapil dengan lembaga pengguna, maka bila lembaga pengguna menyalahgunakan hak akses akan diputus kerjasamanya," tegas Zudan.

Sebelumnya, terkait dengan pemberian akses data penduduk kepada lembaga swasta tersebut, Anggota Ombudsman RI Alvin Le Ling Piao mempertanyakan dasar hukum terkait perlindungan data pribadi WNI.


"Faktanya, makin hari makin banyak penipuan untuk transfer dana ke rekening bank terutama bank BUMN yang identitas pemilik rekening diragukan keabsahannya. Penawaran kredit, asuransi kartu kredit dan promo lain-lainnya sudah menyapa sasaran dengan nama lengkap dan data-data pribadi," kata Alvin dalam akun media sosialnya.

Berita Terkait
  • Mendagri: Lembaga Pembiayaan Swasta Terbatas Akses Data
  • Lebih dari 1.500 Alat Perekam KTP-El Rusak
  • Kemendagri Dapat Penghargaan Pelayanan Publik
Berita Lainnya
  • Pelayanan Haji Dinilai Meningkat
  • Daarut Tauhid Hadirkan Senyum untuk Seli

Lembaga Keuangan Bisa Disanksi Jika Salahgunakan Data

Lembaga Keuangan Bisa Disanksi Jika Salahgunakan Data

Lembaga Keuangan Bisa Disanksi Jika Salahgunakan Data

Lembaga Keuangan Bisa Disanksi Jika Salahgunakan Data

Lembaga Keuangan Bisa Disanksi Jika Salahgunakan Data

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya