0
Thumbs Up
Thumbs Down

KSBSI: Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jangan Beratkan Buruh

Republika Online
Republika Online - Tue, 29 Sep 2020 02:20
Dilihat: 43
KSBSI: Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jangan Beratkan Buruh

JAKARTA -- Pemerintah dan DPR sepakat memasukkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban meminta, agar buruh tidak diberatkan dengan potongan upah untuk iuran asuransi JKP tiap bulan.

"Kita berharap (pemerintah) tidak akan memotong lagi iuran untuk membiayai program ini," kata Elly saat dihubungi Republika, Senin (28/9).

Menurut Elly, penambahan pemotongan iuran terhadap buruh bisa saja terjadi. Dia berharap, agar iuran tersebut dibayarkan APBN atau dibayarkan pengusaha tanpa memotong lagi dari tenaga kerja.

"Saya tahu pengusaha akan keberatan ketika dibebankan ke mereka 100 persen tapi ini lah baiknya ketika dikomunikasikan, ini kan nggak dikomunikasikan, lalu menjadi sebuah peraturan undang-undang dan harus terlaksana. Lalu siapa yang nanti dirugikan?," ujarnya.

Selain itu, Elly juga meminta, pemerintah memperjelas implementasi dari JKP tersebut. Belum diketahui apakah JKP tersebut nantinya disalurkan tunai tiap bulan atau ada mekanisme lain yang ditetapkan pemerintah.

"Lalu apa kriteria orang yang akan menerimanya, lalu bekerja sama dengan siapa soal apakah mereka-mereka ini memang benar-benar korban PHK atau tidak kan seperti kemarin bantuan subsidi upah itu kan hanya dari BPJS , seharusnya kan harus dengan ketenagakerjaan untuk mendapatkan data yang valid," ujarnya.

Sebelumnya, staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, selain transfer dana kas atau dana tunai perbulan, adanya KJP dalam RUU Cipta Kerja mengharuskan pemerintah menyiapkan pendidikan untuk meningkatkan skill dan kapasitas pekerja. Menanggapi itu pemerintah harus menjelaskan lebih lanjut hubungan pendidikan pelatihan dengan program kartu prakerja seperti apa.

"Peraturannya dan syarat-syaratnya tidak mudah, tidak seperti yang kita bayangkan semudah mendeskripsikan tulisan dan menjadi undang-undang nanti sanksinya seperti apa, fraudnya pasti ada, misalnya, lalu akan banyak kendala-kendala dan masalah-masalah yang akan kita terima terutama dari buruh yang tidak bisa mengakses atau mendapatkan asuransi ini," ungkapnya.


Berita Terkait
  • Ancaman Mogok Nasional Buruh Saat RUU Ciptaker Disahkan DPR
  • RUU Ciptaker: Pesangon Tetap 32 kali Gaji, Dibayar Patungan
  • Ini Sejumlah Poin yang Disepakati dalam RUU Ciptaker
Berita Lainnya
  • Kemenkes Dukung Penanganan Covid-19 di Banyumas
  • PMI: Pemimpin Informal Berperan Displinkan Masyarakat

KSBSI: Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jangan Beratkan Buruh

KSBSI: Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jangan Beratkan Buruh

KSBSI: Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jangan Beratkan Buruh

KSBSI: Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jangan Beratkan Buruh

KSBSI: Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jangan Beratkan Buruh

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya