0
Thumbs Up
Thumbs Down

KPU Khawatir Celah Hukum Jika Hanya Revisi PKPU

Republika Online
Republika Online - Mon, 21 Sep 2020 19:02
Dilihat: 47
KPU Khawatir Celah Hukum Jika Hanya Revisi PKPU

JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengkhawatirkan potensi celah hukum dan rentan adanya gugatan apabila hanya merevisi Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan kegiatan kampanye di tengah pandemi Covid-19. Sebab, ketentuan metode kampanye secara pertemuan fisik masih diatur Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

"Kalau kemudian tidak menggunakan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) celah hukum ini agak rentan sekali kalau kita digugat atau dipersoalkan secara hukum," ujar Ilham dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (21/9).

Ia mengatakan, KPU siap melakukan revisi perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pilkada terhadap sejumlah kegiatan yang diperbolehkan tetapi berpotensi menimbulkan kerumunan massa. KPU didesak untuk melarang konser musik saat pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19.

KPU juga siap melakukan revisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19. Akan tetapi, draf PKPU 4/2017 kini sudah memasuki proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

"Apakah Perppu atau perubahan PKPU, prinsipnya KPU siap untuk melakukan revisi terhadap PKPU tapi tentu sekali lagi harus mengacu kepada undang-undang yang memang KPU bisa ambil sebagai dasar hukum," kata Ilham.

Ia menuturkan, berkaca pada pengalaman, KPU pernah menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait ketentuan koruptor tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilihan yang sebenarnya tidak ekplisit diatur UU. Akan tetapi, ada pihak yang menggugat ke Mahkamah Agung (MA), hingga akhirnya PKPU tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Di sisi lain, dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, untuk mencegah kerumunan massa tidak harus dengan Perppu atau PKPU itu sendiri. Menurut dia, ada banyak peraturan perundang-undangan yang bisa ditegakkan oleh kepolisian, Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), maupun TNI.

"Untuk mencegah kerumunan tidak harus dengan Perppu atau dengan PKPU tapi juga dengan undang-undang yang banyak sekali termasuk undang-undang lalu lintas, undang-undang ketertiban umum," kata Tito.


Berita Terkait
  • Pilkada 2020, Ketua KPK Khawatir Potensi Korupsi Meningkat
  • Pilkada Sesuai Jadwal Tahapan, Penyelenggara Jadi Korban
  • PUI Desak Pemerintah Tunda Pilkada
Berita Lainnya
  • Obat Terlarang Diselundupkan dalam Tahu Isi untuk Tahanan
  • Hadiah Sapi Bagi Desa Zona Hijau Covid-19 di Gresik

KPU Khawatir Celah Hukum Jika Hanya Revisi PKPU

KPU Khawatir Celah Hukum Jika Hanya Revisi PKPU

KPU Khawatir Celah Hukum Jika Hanya Revisi PKPU

KPU Khawatir Celah Hukum Jika Hanya Revisi PKPU

KPU Khawatir Celah Hukum Jika Hanya Revisi PKPU

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya