Daerah Ini Minta Jangan Hapus Guru Honorer, Masalahnya Serius

59 menit lalu
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2022: Momentum Shin Tae-yong Raih Trofi Perdana

37 menit lalu
5 Alasan Chelsea Juara Liga Champions 2022-2023 jika Diperkuat Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Punya Mental Juara

31 menit lalu
Temui Gus Yusuf, Kapolri Bahas Sinergi Ulama Dukung Situasi Kamtibmas

50 menit lalu
Usai Kunjungi Rusia dan Ukraina, Jokowi Akan Bertolak ke Uni Emirat Arab

47 menit lalu
Lapas Korban dan Pengedar Narkoba Bakal Dipisah, Masyarakat Diminta Melakukan Hal Ini

45 menit lalu
Perang Ukraina: Rusia akan kirim rudal berkemampuan nuklir Iskander-M untuk Belarusia

29 menit lalu
Pengakuan Fabio Quartararo, Ketakukan Usai Lakukan Hal Ini saat Kualifikasi MotoGP Belanda 2022

17 menit lalu
Kedah FC Belum Move On dari Bali United, Ini PR Terbesar Sang Kenari

58 menit lalu
Jadwal Bioskop Semarang Hari Ini, Minggu 26 Juni: Central City XXI-Java Mall

42 menit lalu
Ini 16 Parpol yang Telah Daftarkan Sipol ke KPU

39 menit lalu
Kevin Sanjaya Ogah Pisah dengan Marcus Gideon, Ini Alasannya

31 menit lalu

KPK Bergerak Usut Kasus Mafia Tanah di Indonesia, Tak Main-main!

genpi - Tue, 24 May 2022 21:10

Dilihat: 35

GenPI.co - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri memastikan pihaknya mendukung upaya pemerintah menuntaskan kasus mafia tanah di Indonesia.

Seperti diketahui, KPK dilibatkan dalam tim khusus lintas kementerian dan lembaga untuk menindak tegas kasus mafia tanah.

"Hal ini selaras dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang telah dilakukan KPK selama ini," ujar Ali di Gedung Merah Putih, Selasa (24/5/2022).

Menurut Ali, KPK juga melakukan kerja sama dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan bersama institusi pemerintah.

Kerja sama tersebut diserahkan kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) lembaga antirasuah.

"Kerja sama itu di antaranya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Ali.

Selain itu, KPK juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Daerah, dan elemen masyarakat lainnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan akan menindak tegas mafia tanah.

Hal tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Oleh sebab itu, pemerintah sepakat membentuk tim khusus lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK.

"Mafia-mafia (tanah, red) akan kami selesaikan. Kami sepakat untuk membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjuti," terang Mahfud MD.(*)

Kalian wajib tonton video yang satu ini:

Sumber: genpi