Football5Star.com, Indonesia - Piala Dunia U-20 2023 akhirnya resmi batal digelar di Indonesia. Rabu (29/3/2023) malam WIB, FIFA mengetuk palu mengenai hal itu dengan dalih situasi di Indonesia saat ini. Itu jelas mengacu pada gelombang penolakan terhadap timnas U-20 Israel.

Dalam dua pekan terakhir, gelombang penolakan terhadap timnas U-20 Israel memang sangat kencang. Bahkan, penolakan datang dari dua kepala daerah, yakni Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Juga sejumlah partai politik dan Majelis Ulama Indonesia.

Ketika FIFA akhirnya mencabut status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, amarah pun tertuju kepada pihak-pihak yang menggelorakan penolakan terhadap Israel tersebut. Tak bisa disangkal, merekalah pemicu FIFA memberi Indonesia pil pahit. Namun, salah besar bila semata-mata menyalahkan mereka.

kemenpora.go.id

Terlalu berlebihan kiranya jika mereka dituntut untuk meminta maaf. Sejatinya, pihak yang paling bertanggung jawab dan patut disalahkan adalah Indonesia FIFA U-20 World Cup Organizing Committee (INAFOC). Ini adalah panitia lokal yang dibentuk lewat keppres dengan komposisi lintas departemen dan lintas lembaga. PSSI termasuk di antaranya.

INAFOC jelas-jelas tak becus dengan tak antisipatif terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 2023. Ketiadaan antisipasi itu sangat terlihat dari betapa gelagapannya pemerintah dan PSSI ketika FIFA mempermasalahkan gelombang penolakan terhadap timnas U-20 Israel.

Sebagai pihak yang mengajukan diri jadi tuan rumah, Indonesia seharusnya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Termasuk antisipasi terhadap hal-hal terburuk. Sepanjang sejarah, Israel memang tak pernah lolos ke putaran final Piala Dunia U-20, tapi seharusnya tetap ada antisipasi jika hal itu terjadi. Bukankah impossible is nothing di sepak bola?

Setidaknya, ketika Israel memastikan lolos pada Juni 2022, INAFOC langsung melakukan konsultasi dan negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Terutama dengan FIFA, Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA), dan Kemenlu Indonesia. Bukan apa-apa, ada Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019 yang menjadi batu sandungan.

Permenlu No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah antara lain secara khusus mengatur soal hubungan RI-Israel. Itu tertuang pada Bab X Poin B. Salah satu yang paling krusial adalah larangan pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan Israel di bumi Indonesia.

Dalam konteks sepak bola, ini masalah besar. Pasalnya, bentangan bendera dan lantunan lagu kebangsaan peserta adalah bagian dari ritual sebelum pertandingan. Apakah INAFOC sudah berkonsultasi dengan Kemenlu, FIFA, dan IFA mengenai hal ini? Jangan-jangan, INAFOC malah tak sadar ada permenlu yang satu ini.

Jika tak terjadi kesepakatan mengenai hal ini, sesuai sikap politik luar negeri yang dianut soal konflik Israel dan Palestina, Indonesia seharusnya langsung mengajukan pengunduran diri. Itu akan jauh lebih bermartabat dan menjaga muruah Indonesia dan Presiden Joko Widodo ketimbang pembatalan yang dilakukan FIFA saat ini.

Andaikata ada kesepakatan yang memperbolehkan timnas U-20 Israel datang pun, bukan berarti masalah selesai. INAFOC tetap harus mengantisipasi potensi penolakan yang datang dari masyarakat. Patut diingat, Indonesia adalah negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam yang anti-Israel.

Harus ada kampanye untuk menerima timnas U-20 Israel. INAFOC harus sowan kepada ormas-ormas Islam dan para pemuka agama Islam, melakukan persuasi kepada mereka yang berpotensi besar menggalang demo. Hal serupa juga harus dilakukan kepada ormas-ormas lain karena hal ini juga berkaitan dengan cara pandang Indonesia terhadap Israel.

Sangat disayangkan diskursus soal kedatangan timnas U-20 Israel ke Indonesia baru muncul sebagai reaksi atas penolakan yang bermunculan ketika drawing pembagian grup sudah di depan mata. Alangkah jauh lebih baik bila diskursus itu dimunculkan setahun lalu. Jika saja sudah dilakukan jauh-jauh hari, kiranya akan ada konsensus yang mencegah kita mencoreng arang di muka.

Kini, nasi sudah menjadi bubur. FIFA sudah resmi batal menggelar Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Bahkan, dalam pernyataan resminya, FIFA juga menyinggung soal sanksi susulan yang akan diterima Indonesia, dalam hal ini PSSI sebagai induk organisasi sepak bola negeri ini.

Dalam satu hari, dua hari, bahkan sepekan ke depan, sangat wajar bila kita masih dongkol. Sangat bisa dimaklumi pula ketika Hokky Caraka melontarkan pernyataan keras di media sosial, termasuk menyerang Ganjar Pranowo. Namun, luapan kemarahan dan kekecewaan itu tak perlu berlebihan.

Mari kita sikapi pembatalan ini sebagai sebuah pelajaran berharga. Salah satunya soal arti penting perencanaan dan antisipasi. Dalam segala sesuatu, kita harus prepare for the worst dan expect the unexpected. Ke depan, jangan lagi kita hanya reaktif, bereaksi ketika sesuatu sudah terjadi. Ingatlah prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati.

kemenpora.go.id

Khusus bagi PSSI, apalagi baru berganti kepengurusan pada medio Februari lalu, pil pahit dari FIFA ini bisa jadi pengingat soal prioritas ke depan. Ketidakmampuan antisipasi soal isu Israel adalah bukti nyata ada ketidakberesan dalam organisasi. Patut diingat, PSSI seharusnya tahu soal regulasi FIFA dan pemerintah. Ketika ada potensi benturan, mereka harus bisa menciumnya lebih awal.

Erick Thohir sebagai ketua umum, sesuai janjinya, harus membersihkan PSSI dari orang-orang yang tidak kompeten. Dia juga wajib membuka pintu bagi orang-orang yang punya kemampuan strategic thinking dan strategic planning mumpuni, bukan sekadar orang-orang dengan kemampuan teknis.

Pembatalan status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 juga kiranya menyadarkan PSSI untuk berhenti mengumbar impian-impian besar tanpa dasar. Sebaliknya, membenahi dasar untuk merangkai impian besar. Fokuslah pada pembenahan sepak bola akar rumput dan kompetisi. Buatlah roadmap yang jelas untuk jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan.

Bagi para pemain timnas U-20 Indonesia, juga para pencinta sepak bola negeri ini, pembatalan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia bukanlah akhir dunia. Memang benar, sebuah peluang besar sudah dilewatkan, tapi masih ada peluang-peluang lain yang menanti di depan. Bahkan, bukankah peluang itu harus diciptakan sendiri?

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan FIFA, kita juga tak perlu berlebihan menyikapinya. Percayalah, itu bukan berarti sepak bola Indonesia akan binasa. Ingat, FIFA punya komitmen membantu trabaformasi sepak bola negeri ini setelah Tragedi Kanjuruhan pada Oktober tahun lalu.

FIFA jelas-jelas mencantumkan hal itu dalam pernyataan resminya saat mencabut status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Artinya, kita bisa optimistis tak akan ada sanksi berlebihan dari mereka. Mungkin Indonesia tak diperbolehkan jadi tuan rumah event internasional, timnas tak boleh berlaga di ajang resmi FIFA atau bahkan PSSI akan dikucilkan. Namun, rasanya itu tak akan lama.

pssi.org

Sekali lagi, itu bukan akhir dunia. Justru menjadi masa untuk menata kembali persepakbolaan kita yang karut-marut dan penuh masalah. Ada kalanya, kita bisa lebih fokus pada proses ketika tak dibuai impian-impian besar. Begitulah seharusnya PSSI bila nanti Indonesia dikucilkan FIFA.

Inilah saatnya kita menjejak bumi, benar-benar menjejak bumi. Tak perlu lagi merasa tinggi, berada di awang-awang, padahal faktanya semenjana saja. Singkirkan kepongahan dan cenderung melihat para jiran sebelah mata. Sebaliknya, banyak-banyaklah belajar kepada mereka. Jalin hubungan lebih baik dengan mereka.

Ingatlah, Thailand dan Vietnam bergiliran menembus putaran akhir kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada dua edisi terakhir. Kedua negara itu juga mendapatkan sertifikat bintang 3 untuk pembinaaan usia muda. Malaysia? Mereka setidaknya punya roadmap F:30. Semua itulah yang harus dikejar PSSI, bukan terbuai angan-angan dan berhalusinasi.