0
Thumbs Up
Thumbs Down

KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal

Republika Online
Republika Online - Wed, 12 Feb 2020 17:12
Dilihat: 26
KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal

JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan tidak benar Analisis mengenai Dampak Lingkungan akan dihapus dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law inisiatif pemerintah. Ia menjelaskan aspek lingkungan hijau tetap akan dibahas secara seksama dengan penetapan standar lingkungan.

Menurutnya hal itu merupakan bagian dari penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal). "Jadi tidak benar kalau amdalnya mau dihapus (dengan Omnibus Law)," ujar Siti Nurbaya saat ditemui sedang mendampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan Surat Presiden terkait RUU Omnibus Law Ciptaker di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Menteri yang pernah menjabat sekretaris jenderal Kementerian Dalam Negeri itu menambahkan standar lingkungan akan diatur pemerintah agar pemerintah mempunyai daya paksa (enforce) untuk mempersoalkan dampak lingkungan yang rusak oleh proyek industri. Siti mengatakan jika ada proyek industri skala sedang atau menengah pun akan tetap menggunakan standar yang sedang disusun untuk ditetapkan juga melalui peraturan pemerintah.

Mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), Siti mengatakan Kementerian LHK turut dilibatkan dalam aspek lingkungan hijau tadi dan juga aspek pengadaan lahan. Dalam aspek pengadaan lahan, KLHK akan mempertegas luasan minimum lahan untuk pengembangan kawasan industri secara proporsional memakai persentase menurut kriteria geofisik alam (bio-geofisik).

Selama ini, regulasi yang ada menyebut angka yang menjadikan sulit bagi seluruh provinsi untuk menerapkannya. Karena itu, pemerintah akan menetapkan kriteria bio-geofisiknya secara proporsional.

Kriteria bio-geofisik itu, kata Siti, akan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga setiap Provinsi mampu mengembangkan kawasan industri secara lebih merata. "Nanti Provinsinya tidak bisa berkembang secara bersama-sama. Oleh karena itu, ditetapkan dengan kriteria saja di bio-geofisik," kata Siti.

Ia mengklaim aturan pengadaan lahan dengan kriteria bio-geofisik seperti itu akan menjaga lingkungan meski aturannya lebih sederhana dan memudahkan untuk pembangunan kawasan industri. "Nanti lebih detailnya kita di sosialisasi," kata Siti.

Berita Terkait
  • Temui Demo Buruh, DPR Umbar Janji Ajak Pembahasan Bersama
  • Draf Omnibus Law Diterima DPR, Bukan Lagi RUU Cilaka
  • Aksi Buruh Tolak Omnibus Law
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal

KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal

KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal

KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal

KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya