0
Thumbs Up
Thumbs Down

Ketua KPU Ingatkan Daerah untuk Transparan

Republika Online
Republika Online - Tue, 18 Feb 2020 20:17
Dilihat: 19
Ketua KPU Ingatkan Daerah untuk Transparan

JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengklaim kepercayaan publik terhadap KPU masih di atas 70 persen meski mengalami penurunan, usai mantan anggotanya Wahyu Setiawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kasus suap. Ia meminta KPU daerah transparan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Untuk menjaga ini, saya minta (KPU) Provinsi, Kabupaten/Kota bekerja dengan transparan, publik bisa mengakses, bisa melihat, bisa tahu apa kebijakan yang diambil KPU. Jangan bekerja dengan cara tertutup," ujar Arief di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Arief beralasan peristiwa penangkapan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan tidak berkaitan dengan kebijakan yang sudah dibuat KPU. Sebab, kebijakan yang diambil KPU sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Menurut Arief, setiap keputusan yang keluar dari KPU tidak terpengaruh karena adanya tekanan, intervensi, maupun gratifikasi. Sementara Wahyu Setiawan diduga menerima suap dari politikus PDIP Harun Masiku untuk memuluskannya menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan mekanisme penggantian antarwaktu (PAW).

"Kami bertujuh (Komisioner KPU) membuat kebijakan, jadi tidak ada pengaruhnya peristiwa-peristiwa itu terhadap kebijakan. Bagaimana (KPU) provinsi dengan kabupaten/kota? Saya mengingatkan kepada mereka. KPU adalah lembaga yang nasional, tetap, dan kemandirian itu harus dijaga," kata Arief.

Ia menuturkan, kemandirian itu ditunjukkan ketika KPU membuat kebijakan. Keputusan yang diambil harus dilakukan secara mandiri, tidak berdasarkan pesanan dari pihak lain, tidak berdasarkan tekanan pihak lain, maupun iming-iming dari pihak lain.

Kemudian, KPU daerah harus bekerja dengan profesional, menjalankan pemilihan sesuai aturan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum maupun Pilkada. Selain itu, ia mengingatkan jajarannya bekerja dengan integritas tinggi.

"Kami sudah melakukan itu dengan cara membuat pertemuan nasional kemarin, seluruh ketua, anggota, sekretaris sekretaris KPU provinsi kita undang. Kami pertemukan mereka, selain mengingatkan soal integritas kami juga ingatkan soal lembaga KPU yang unik," tutur dia.

Ia menjelaskan, lembaga yang unik itu karena KPU bersifat kolegial. Keputusan tertingginya diambil melalui rapat pleno sehingga tidak bisa orang perorang mengambil keputusannya sendiri.

"Kami ingatkan kembali soal itu dan soal kolektif kolegial. Jadi kalau orang perorang mau bagaimana itu urusan pribadi, tapi kebijakan keputusan keluar dari rapat pleno," lanjut Arief.


Berita Terkait
  • Kemendagri Diminta Desak Pemda Segera Cairkan Dana Pilkada
  • KPU: Silon Hindari Dukungan Ganda untuk Calon Perseorangan
  • KPU Harap Presiden Segera Lantik Anggota Pengganti Wahyu
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

Ketua KPU Ingatkan Daerah untuk Transparan

Ketua KPU Ingatkan Daerah untuk Transparan

Ketua KPU Ingatkan Daerah untuk Transparan

Ketua KPU Ingatkan Daerah untuk Transparan

Ketua KPU Ingatkan Daerah untuk Transparan

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya