-
Sergio Busquets Yakin Inter Milan Bakal Sikat Manchester City di Final Liga Champions 2022-2023, Gara-Gara Bikin Barcelona Merana?
57 menit lalu -
Penjambret Emak-Emak di Beji Depok Diduga Sudah Dua Kali Beraksi
55 menit lalu -
3 Berita Artis Terheboh: Connie Nurlita Meninggal, Inara Rusli Bongkar Nafkah dari Virgoun
48 menit lalu -
Viral Siswa SD Pindah ke SLB Karena Diejek, Cak Imin Siap Beri Bantuan
57 menit lalu -
Jika Gagal Dapatkan Alphonso Davies, Manchester City Disebut Siap Tebus Joshua Kimmich
49 menit lalu -
Gawat! BNN Sebut 91 dari 1.150 Jenis Narkotika di Dunia Terdeteksi Masuk ke Indonesia
25 menit lalu -
Mengenal Sosok Perancang Logo IKN Pohon Hayat
42 menit lalu -
Tersingkir di Hari Pertama Thailand Open 2023, Putri KW Kecewa
27 menit lalu
Kepala Desa Minta Jatah 10% APBN untuk Dana Desa hingga Pilkades 2023
JAKARTA - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruv Indonesia (Apdesi) menggelar peringatan sembilan tahun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di area Gelora Bung Karno (GBK) hari ini. Dalam perayaan itu, mereka meminta pemerintah untuk mengalokasikan 10% APBN untuk dana desa.
Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyatakan bahwa desa telah ada sebelum Republik Indonesia ada. Bahkan, keberadaan desa telah ada sejak ratusan tahun lalu.
Atas dasar itu, ia merasa, Indonesia memiliki hutang terhadap desa. Kendati demikian, Surta meminta agar desa tidak dimarjinalkan. Caranya, pembangunan tidak harus dilakukan pada di daerah kota saja.
"Jangan selalu desa di marjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang, tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju?," ujar Surta dalam sambutan perayaan 9 tahun UU Desa, di Area GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).
Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk menetapkan hari desa nasional. Menurutnya, waktu pemberlakuan UU Desa dapat ditetapkan menjadi hari desa nasional.
"Oleh karena itu mohon kepada pemerintah eksekutif dan legislatif negara agar benar-benar hari desa harus ada," terang Surta.