JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimis potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Joint Program Kemenkeu bisa mencapai Rp2 triliun atau bahkan lebih pada tahun ini.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan kini mereka juga mulai melihat potensi di sektor kehutanan.

BACA JUGA:

Satgas BLBI Catat Perolehan Aset dan PNBP Rp28,38 Triliun, Ini Rinciannya

"Untuk kehutanan, kita bisa kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan mereka juga sudah mengajukan beberapa wajib bayar yang dimasukan dalam automated blocking system (ABS). ini adalah para wajib bayar yang ternyata masih punya tunggakan di KLHK tetapi mereka masih punya aktivitas di kementerian lain, terutama Kementerian ESDM, sehingga kemudian yang kita lakukan adalah memblokir kegiatan mereka di Kementerian ESDM sampai mereka memenuhi kewajibannya di KLHK," ujar Isa dalam media briefing di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Dia menyebut bahwa hasil dari tindakan ini lumayan, di mana beberapa wajib bayar yang masih aktif itu akhirnya memenuhi kewajibannya untuk bisa beraktivitas di sisi minerba.

BACA JUGA:

PNBP ESDM Tembus Rp351 Triliun di 2022, Meroket 138%

"Untuk tahun lalu, kita menghasilkan potensi, kalau Rp2 triliun belum seluruhnya. itu baru potensi yang kita dapat dari aktivitas itu. Untuk tahun ini ya kalau bisa segitu atau lebih, tapi kita harap dari Rp2 triliun atau lebih sedikit, itu bisa kita dapatkan dari joint activity ini dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC)," ungkap Isa.

Dia menekankan, yang lebih penting adalah di pertengahan tahun pihaknya melakukan update apakah tindak lanjutnya sudah menghasilkan penerimaan-penerimaan baru dari pembayaran-pembayaran piutang-piutang dulu.

"Karena kalau cuma joint activity, tapi nggak ada follow up, sama aja bohong. Kita harapkan joint activity ini menghasilkan follow up yang menggembirakan, pemenuhan kewajiban wajib pajak dan tambahan dari piutang," tambahnya.