0
Thumbs Up
Thumbs Down

Kemendikbud Harus Pastikan Pengelolaan Dana BOS Transparan

Republika Online
Republika Online - Fri, 14 Feb 2020 06:31
Dilihat: 63
Kemendikbud Harus Pastikan Pengelolaan Dana BOS Transparan

JAKARTA -- Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menegaskan, pemerintah harus memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tepat. Pengelolaan di sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi publik.

Pemerintah mengganti skema penyaluran dana BOS yang tadinya harus melalui daerah, kini langsung dari pemerintah pusat kepada rekening sekolah. Menurut Ubaid, hal ini berpotensi membuka celah dana BOS digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Selama ini, ia menilai pengelolaan dana BOS di sekolah tidak dilakukan secara transparan dan tanpa melibatkan partisipasi publik. "Jadi, hanya diurusi oleh segelintir orang, maka di sinilah celah itu terbuka," kata Ubaid, dihubungi Republika.co.id, Kamis (13/2).

Di sisi lain, ia menilai penyaluran dana BOS yang langsung ke rekening sekolah juga memiliki segi positif. Ubaid mengatakan, dengan demikian dana BOS lebih cepat sampai ke sekolah dan dapat memotong jalur birokrasi yang selama ini menghambat pencairan.

Plt Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Harris Iskandar meyakini kepala sekolah akan mematuhi regulasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan baik. Ia mengatakan, saat ini dana BOS pengawasannya dilakukan lebih terbuka.

"Kami percaya kalau banyak kepsek yang baik. Itu keyakinan kami. Memang ada sih yang gitu-gitu, ya. Dengan keterbukaan ini supaya masyarakat ikut mengawasi, media ikut mengawasi," kata Harris, ditemui di Kantor Kemendikbud, Rabu (12/2).

Di dalam kebijakan pengawasan penggunaan dana BOS, sekolah harus memberikan laporan secara online agar bisa dilihat semua masyarakat. Selain itu, sekolah juga harus memasang laporan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sehingga masyarakat sekitar dan orang tua bisa ikut mengawasi.

Ia menegaskan, dengan memberikan kebijakan ini, Kemendikbud ingin turun langsung menyelesaikan masalah tersebut. "Kita harus do something. Fokus kita ke anak-anak dan guru. Gaji guru honorer aja UMR nggak nyampe. Kasihan sekali," kata Harris.


Berita Terkait
  • FSGI: Kebijakan Dana BOS Gaji Guru Berpotensi Diskriminatif
  • Legislator: Sumber Gaji Guru Honorer tak Hanya dari BOS
  • JPPI: Dana BOS Bukan Solusi Kesejahteraan Guru Honorer
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

Kemendikbud Harus Pastikan Pengelolaan Dana BOS Transparan

Kemendikbud Harus Pastikan Pengelolaan Dana BOS Transparan

Kemendikbud Harus Pastikan Pengelolaan Dana BOS Transparan

Kemendikbud Harus Pastikan Pengelolaan Dana BOS Transparan

Kemendikbud Harus Pastikan Pengelolaan Dana BOS Transparan

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya