0
Thumbs Up
Thumbs Down

Kemendagri Pantau Sosialisasi Peraturan Protokol Kesehatan

Republika Online
Republika Online - Sat, 12 Sep 2020 14:57
Dilihat: 53
Kemendagri Pantau Sosialisasi Peraturan Protokol Kesehatan

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberi penugasan khusus kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda Kemendagri), Akmal Malik, beserta jajarannya, memantau pelaksanaan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam semua tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Monitoring itu dilakukan terhadap 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020.

"Saya akan bentuk tim khusus dan membagi 270 daerah tersebut ke dalam radar pemantauan tim kami untuk memastikan adanya sosialisasi PKPU oleh KPU di daerah," ujar Akmal dalam siaran pers Kemendagri, Sabtu (12/9).

Ia mengatakan, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan KPU dan Badan Pengawas Pemiliham Umum (Bawaslu) memastikan sosialisasi di daerah dilaksanakan. Instruksi khusus dari Mendagri tersebut untuk memastikan aturan protokol kesehatan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada.

Setiap pihak baik penyelenggara pilkada, satuan tugas pengamanan pilkada (TNI/Polri), calon kepala daerah, partai politik pengusung, tim sukses, serta masyarakat di daerah diharapkan memiliki kesamaan pemahaman dan langkah untuk mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan menjadi pedoman agar mencegah penularan virus corona saat pilkada.

Selain itu, Mendagri juga menginstruksikan jajarannya untuk memastikan pada saat penetapan pasangan calon, 23 September mendatang, para calon menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas berisi komitmen, salah satunya tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada.

Sejauh ini, Mendagri menjatuhkan teguran kepada 72 kepala daerah karena melanggar protokol kesehatan pada kegiatan Pilkada. Sementara, lima kepala daerah mendapatkan apresiasi karena dinilai mematuhi protokol kesehatan.

Mereka dianggap tidak menimbulkan kerumunan massa dan menggelar arak-arakan, baik saat deklarasi maupun pendaftaran bakal pasangan calon pada 4-6 September lalu. Adapun lima kepala daerah itu terdiri dari satu gubernur, dua bupati, dan dua wakil wali kota.


Berita Terkait
  • Komisi II: Tak Ada Pemikiran Menunda Pilkada
  • Sempat Positif Covid, Bacabup Lima Puluh Kota Kini Negatif
  • Mahfud: Pemerintah tak akan Tunda Lagi Pilkada 2020
Berita Lainnya
  • Abigail Angelica Santoso, Pianis Cilik Indonesia Siap Go International
  • Kemendagri Pantau Sosialisasi Peraturan Protokol Kesehatan

Kemendagri Pantau Sosialisasi Peraturan Protokol Kesehatan

Kemendagri Pantau Sosialisasi Peraturan Protokol Kesehatan

Kemendagri Pantau Sosialisasi Peraturan Protokol Kesehatan

Kemendagri Pantau Sosialisasi Peraturan Protokol Kesehatan

Kemendagri Pantau Sosialisasi Peraturan Protokol Kesehatan

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya