0
Thumbs Up
Thumbs Down

Kemendagri Disarankan Buat Aturan Cegah Politisasi Bansos

Republika Online
Republika Online - Fri, 15 May 2020 20:03
Dilihat: 21
Kemendagri Disarankan Buat Aturan Cegah Politisasi Bansos

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat aturan untuk mencegah bantuan sosial (Bansos) Covid-19 dipolitisasi untuk kepentingan kampanye Pilkada 2020. Menurutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan kesulitan jika tugas pengawasan diserahkan semuanya kepada mereka.

"Sesungguhnya bansos itu bukan bantuan individu kepala daerah, itu program resmi negara, sehingga yang paling menonjol adalah impresi kehadiran negara bukan orang per orang, jadi yang harus dibangun itu memori kolektif kehadiran negara di masa kritis, bukan personal," katanya, Jumat (15/5).

Menurut Titi, tugas pengawasan pemilihan kepala daerah sebenarnya memang menjadi ranahnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun lembaga itu akan kesulitan jika tugas tersebut hanya diserahkan sepenuhnya pada mereka.

"Kalau kita minta langkah hukum dari Bawaslu tentunya akan sulit karena dalam Undang-Undang Pilkada penuh ruang abu-abu yang bisa dimanfaakan oleh calon kepala daerah dari pejawat," ujarnya.

Apalagi kondisi sekarang sedang dalam masa penundaan tahapan pilkada, sehingga Bawaslu juga kehilangan dasar-dasar hukum pengawasan sebab sesuai aturan saat ini sedang tidak ada pilkada. "Oleh karena itu, ada kelembagaan lain sebagai ruang untuk mencegah, memproses atau menangani politisasi bansos, tidak hanya mampu dilakukan Bawaslu, tapi juga ada pihak lain yang bisa mengawal, ya pemerintah pusat melalui Kemendagri," katanya.

Hal itu, lanjut Titi, dimungkinkan untuk diterapkan karena Undang-Undang Pilkada memberikan ruang adanya pengawasan selain dari lembaga pengawas pemilu. "Dalam Pasal 7 dijelaskan pemerintah pusat merupakan pembina dan pengawas pelaksanaan urusan pemda. Dalam konteks itu seharusnya Kemendagri tegas membuat aturan yang melarang segala pencitraan personal dalam program penanganan Covid-19, khususnya bantuan sosial," jelasnya.

Kemendagri bisa menegaskan larangan pencitraan personal pada bantuan sosial demi memastikan tidak ada bias di masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh negara, katanya lagi. "Atau untuk menekan potensi politisasi, jadi boleh dong Kemendari membuat aturan untuk memastikannya," ucap Titi.


Berita Terkait
  • Wali Kota Sukabumi Ingatkan Pengusaha Wajib Berikan THR
  • Pergub 47/2020 Atur Orang yang Bisa Keluar Masuk Jakarta
  • LBH Pers Terima 83 Pengaduan Jurnalis Terdampak Covid-19
Berita Lainnya
  • MUI Papua Barat Belum Putuskan Pola Perayaan Idul Fitri
  • Anies: Keluar Masuk Jakarta Harus Ajukan Izin

Kemendagri Disarankan Buat Aturan Cegah Politisasi Bansos

Kemendagri Disarankan Buat Aturan Cegah Politisasi Bansos

Kemendagri Disarankan Buat Aturan Cegah Politisasi Bansos

Kemendagri Disarankan Buat Aturan Cegah Politisasi Bansos

Kemendagri Disarankan Buat Aturan Cegah Politisasi Bansos

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya