0
Thumbs Up
Thumbs Down

Kemenag: UU Pesantren Jangan Bikin Ponpes Bergantung Negara

Republika Online
Republika Online - Tue, 05 Nov 2019 12:18
Dilihat: 20
Kemenag: UU Pesantren Jangan Bikin Ponpes Bergantung Negara

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren telah disahkan oleh DPRI RI menjadi UU melalui Rapat Paripurna pada Selasa (24/9) lalu.

Namun, Kementerian Agama (Kemenag) berharap Undang-Undang Pesantren tersebut tidak menjadikan pesantren selalu tergantung kepada negara.

Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Mahad Aly Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Islam Kemenag, Aceng Abdul Aziz, mengatakan pondok pesantren (Ponpes) selama ini sudah dikenal dengan kemandirinnya, sehingga diharapkan kedepannya bisa tetap berusaha mandiri.

"Pondok-pondok pesantren yang ada sudah dikenal dengan kemandiriannya. Sehingga, adanya UU Pesantren seharusnya tidak menjadikan ketergantungan pada negara," ujar Aceng dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (5/11).

Menurut dia, dengan adanya UU Pesantren tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk memajukan pendidikan pesantren. Dengan adanya UU tersebut, kalangan pesantren diharapkan bisa lebih maju dalam mengelola pesantren.

"Hadirnya negara lewat UU ini adalah sebagai guide lines bagi pengelolaan pesantren. Diharapkan undang-undang ini menjadi instrumen optimalisasi untuk mencapai pesantren yang maju dan lebih baik," ucapnya.

Hal ini disampaikan Aceng saat menjadi pembicara dalam Halaqoh Kebangsaan "Sosialisasi dan Bedah UU Pesantren" yang digelar di Aula Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Selasa (5/11). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah (IKBAL-TABAH) dalam rangka peringatan Haul ke-71 KH Musthofa.

Ketua Umum IKBAL-TABAH, Moh Nur Huda, menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasi UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang telah disahkan pada September lalu. "Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Pimpinan Pondok Pesantren yang ada Lamongan dan Gresik serta alumni Tarbiyatut Tholabah," ucapnya.

Selain menghadirkan pembicara dari Kemenag, kegiatan ini juga menghadirkan pembicara dari kalangan pesantren dan juga perwakilan dari DPRD Provinsi Jatim, yaitu Pengasuh PP Roudlotut Thullab Lamongan KH Salim Azhar, Sekretaris Pribadi Wapres RI Sholahuddin, dan anggota FPKB DPRD Provinsi Jatim Umi Zahrok.


Berita Terkait
  • Himpuh Minta Kemenag Cabut Aturan Rekomendasi Paspor
  • Pesantren Benteng Pembinaan Generasi Muda
  • Forum Santri Indonesia akan Deklarasi Perdamaian untuk Dunia
Berita Lainnya
  • Viola Davis Ikut Tanggapi Martin Scorsese
  • Dompet Dhuafa Ajak Sumbang Sepatu Layak Pakai di EJM 2019

Kemenag: UU Pesantren Jangan Bikin Ponpes Bergantung Negara

Kemenag: UU Pesantren Jangan Bikin Ponpes Bergantung Negara

Kemenag: UU Pesantren Jangan Bikin Ponpes Bergantung Negara

Kemenag: UU Pesantren Jangan Bikin Ponpes Bergantung Negara

Kemenag: UU Pesantren Jangan Bikin Ponpes Bergantung Negara

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya