Kylian Mbappe Tolak Real Madrid dan Pilih Bertahan di PSG

58 menit lalu
Hasil Kualifikasi F1 GP Spanyol 2022: Charles Leclerc Tercepat, Max Verstappen Kedua

35 menit lalu
43.911.285 Penduduk Indonesia Telah Divaksinasi Booster

56 menit lalu
Bintang NBA Bermain, Timnas Basket Indonesia Makin Dekat Raih Emas SEA Games 2021

51 menit lalu
Achmad Yurianto Akan Dimakamkan di TPU Dadaprejo Batu Minggu Pagi

56 menit lalu
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tutup Usia

37 menit lalu
Penjualan Listrik Naik 8,62%, PLN: Tanda Ekonomi Indonesia Mulai Bangkit

52 menit lalu
Jenazah mantan Jubir Covid-19 Achmad Yurianto Akan Dimakamkan di Malang

36 menit lalu
Ketua DPRD Sumbar Harapkan Alumni UIN IB Jadi Pemersatu Bangsa

53 menit lalu
Lesehan Bareng Ribuan Warga Trenggalek, AHY Ajak Rakyat Bangkit Kembali

42 menit lalu
Terawan : Achmad Yurianto Prajurit yang Gigih dan Pantas Diteladani

40 menit lalu
Achmad Yurianto di Mata Keluarga, Sosok yang Senang Guyon hingga Tak Terlihat Sakit

40 menit lalu

Kejakgung Bantah Hanya Sasar Sipil di Kasus Satelit Kemenhan

Republika Online - Thu, 20 Jan 2022 17:13

Dilihat: 65

Kejakgung Bantah Hanya Sasar Sipil di Kasus Satelit Kemenhan

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejakgung) membantah penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan sewa satelit slot orbit 123 Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hanya menyasar kalangan sipil. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi menegaskan, tim penyidikannya akan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam skandal tersebut.

Termasuk pihak-pihak kemiliteran maupun kalangan purnawirawan. Namun, untuk penyidikan pada tahap awal, timnya terlebih dahulu akan menyisir potensi-potensi tersangka dari kalangan sipil dan swasta. "Bukan kita ndak mau memeriksa militer. Tetapi, ini yang kita dahulukan kasusnya yang swastanya," kata Supardi, kepada Republika.co.id, di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Kejakgung, di Jakarta, pada Kamis (20/1/2022).

Supardi menambahkan, dari penyisiran kalangan swasta tersebut, akan terlihat apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain. Termasuk jika dalam penyidikan terungkap dugaan adanya keterlibatan pihak militer.

Menurut Supardi, jika hal tersebut terungkap, kasus yang merugikan negara Rp 500-an miliar dan 20 juta USD itu, akan berkembang menjadi pidana koneksitas. Yaitu, tindak pidana yang melibatkan peran antara sipil, maupun militer.

"Kalau dari swasta ini nanti akan terlihat, oh ini ada militer. Maka berarti, itu di area koneksitas," ujar Supardi.

Berita Terkait