0
Thumbs Up
Thumbs Down

Ingin Lanjut Kerja Sama dengan BPJS, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Faskes Mitra

covesia
covesia - Fri, 06 Dec 2019 10:39
Dilihat: 24
Ingin Lanjut Kerja Sama dengan BPJS, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Faskes Mitra

Covesia.com - Seiring dengan berakhinya masa kerja sama tahun 2019, antara BPJS dengan Kesehatan dengan fasilitas kesehatan (faskes) dalam penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), maka faskes mitra diharuskan untuk memenuhi peryaratan seperti yagn diatur Undang-undang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Asyraf Mursalina, dalam keterangna pers yang diterima Covesia.com, Kamis (6/12/2019), mengungkapkan, perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan faskes dalam program JKN-KIS berjangka waktu 1 tahun, berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

"Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan memiliki wewenang untuk membuat atau menghentikan perjanjian kerja sama dengan faskes," sebutnya.

Ketika mengambil keputusan, katanya, untuk bekerja sama dengan faskes, BPJS Kesehatan melakukan beberapa hal diantaranya membuat analisis kebutuhan faskes, melakukan kredensialing dan rekredensialing, serta meninjau ulang tingkat kepatuhan terhadap kontrak serta rekam jejak kerjasama yang sudah terjalin selama ini.

Dalam proses kredensialing dan rekredensialing, lanjut Asyraf, BPJS Kesehatan juga melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat, asosiasi faskes, organisasi profesi, dan pihak lainnya yang dipandang relevan. Hal ini untuk memastikan hasil kredensialing atau rekredensialing yang dilakukan objektif dan mewakili kepentingan semua pihak terkait.

"Semua fakses kerja samanya akan berakhir pada 31 Desember 2019 ini. Jadi, bukan hanya untuk faskes yang ada di surat viral kemarin saja ya," imbuhnya.

BPJS Kesehatan memiliki standar untuk bekerja sama lagi dengan faskes, baik perjanjian kerja sama baru maupun pembaharuan.

"Setidaknya faskes tersebut harus lolos dalam penilaian kredensialing untuk kerjasama baru. Sedangkan untuk pembaruan, namanya rekredensialing, ditambah hasil dari Walk Through Audit dan faskes juga harus punya track record pelayanan yang baik, tidak pernah mendiskriminasikan peserta JKN-KIS," terangnya.

Kredensialing sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan kualifikasi terhadap faskes, baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Penilaiannya didasarkan pada aspek administrasi mutlak dan aspek teknis. FKRTL jelas tidak akan diperbarui kerja samanya jika nilai kredensialing berada di bawah 75, untuk FKTP nilai ambang batasnya adalah 60.

"Sementara Walk Through Audit adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di faskes mitra BPJS Kesehatan dalam meningkatkan indeks kepuasan peserta. Pelaksanaan Walk Through Audit dilakukan di seluruh faskes tingkat pertama dan lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan selama satu tahun," katanya lagi.

Rekam jejak pelayanan jadi penilaian utama

Sementara terkait track record pelayanan yang baik, sambung Asyraf, menjadi sebuah keniscayaan bagi Mitra BPJS Kesehatan. Syarat tersebut akan menjadi penilaian utama dalam pembaruan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Asyraf juga mengatakan, hal tersebut didasarkan pada tugas BPJS Kesehatan yang wajib menjaga amanah mengumpulkan iuran peserta JKN-KIS dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada peserta optimal sebagai gantinya.

"Kami, BPJS Kesehatan diberikan amanah untuk menarik uang iuran dari peserta JKN-KIS. Lalu, uang tersebut kami bayarkan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan melalui kapitasi dan klaim. Sehingga kami wajib menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS melalui faskes yang benar-benar berkomitmen menjalankan visi BPJS Kesehatan, yakni Mewujudkan Program JKN-KIS yang berkualitas tanpa diskriminasi," urainya.

Asyraf menambahkan, komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan di faskes mitra BPJS Kesehatan ini telah diaplikasikan ke seluruh faskes, bukan hanya kepada satu atau dua faskes saja.

Jika penilaian tidak memenuhi angka batas tuntas, otomatis perjanjian kerja sama faskes tidak akan berlanjut. Pun, jika nilainya memenuhi batas tuntas tapi angkanya tidak berada jauh dari batas minimal, maka BPJS Kesehatan tidak akan melakukan pembaruan kerja sama selama setahun.

"Kami hanya akan addendum masa berlakunya selama beberapa bulan. Faskes yang masuk kategori ini harus menandatangani komitmen tentang apa-apa saja yang harus diperbaiki, jika sampai jangka waktu addendum habis komitmen tersebut tetap diciderai, maka kita terpaksa tidak bisa melanjutkan kerja sama."

"Jadi kami benar-benar menilai mana-mana saja faskes yang sanggup dan berkomitmen untuk menjalankan visi BPJS Kesehatan itu tadi. Kepuasan peserta tujuan utama kita setelah melalui proses penilaian yang panjang dan banyak metode itu tadi," tutup Asyraf.


(rdk)

Sumber: covesia

Ingin Lanjut Kerja Sama dengan BPJS, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Faskes Mitra

Ingin Lanjut Kerja Sama dengan BPJS, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Faskes Mitra

Ingin Lanjut Kerja Sama dengan BPJS, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Faskes Mitra

Ingin Lanjut Kerja Sama dengan BPJS, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Faskes Mitra

Ingin Lanjut Kerja Sama dengan BPJS, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Faskes Mitra

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya