0
Thumbs Up
Thumbs Down

Hubla Susun Standar Biaya Penanganan Perkara Pelayaran

Republika Online
Republika Online - Wed, 21 Oct 2020 21:15
Dilihat: 30
Hubla Susun Standar Biaya Penanganan Perkara Pelayaran

JAKARTA -- Dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim, salah satu unsur yang harus dioptimalkan adalah penegakan hukum. Hal ini, guna mengantisipasi dan menangani perkara tindak pidana pelayaran.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melakukan kegiatan Penyusunan Standar Biaya Penangan Perkara Tindak Pidana Pelayaran pada tanggal 20 - 23 Oktober 2020 di Hotel Golden Boutique, Jakarta.

Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat KPLP Fourmansyah mewakili Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad secara resmi membuka kegiatan ini. Dia mengatakan, PPNS selaku pelaksana penegakan hukum, khususnya dalam ranah pidana pelayaran, saat ini berjumlah kurang lebih 400 personel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan mereka didukung oleh personel pelaksana wasmatlitrik seperti petugas intelijen, petugas patroli dan tim boarding officer serta petugas lainnya.

Fourmasyah mengatakan, pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS perlu didukung dengan perencanaan dan penganggaran biaya yang tepat agar tercipta suatu proses penegakan hukum baik wasmatlitrik maupun penyidikan yang efektif, ekonomis dan efisien.

Kata dia, pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar ditemukan suatu formulasi dan mekanisme serta penyeragaman penganggaran kegiatan penanganan perkara tindak pidana pelayaran. Nantinya, formulasi ini diharapkan dapat digunakan dalam proses wasmatlitrik maupun penyidikan sebagai bentuk proses penegakan hukum yang kita yakini akan dapat meningkatkan upaya pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim.

Kepala Seksi Penegakan Hukum PPNS dan Intelijen Adi Affandi mengatakan, maksud dan tujuan diselenggarakan adalah sebagai sarana untuk menyeragamkan mekanisme dan prosedur penganggaran penanganan perkara tindak pidana pelayaran serta untuk mendapatkan draf/rancangan rencana anggaran biaya penegakan hukum dalam rangka wasmatlitrik maupun penyidikan.

Berita Terkait
  • Hubla: Program Padat Karya Serap 3.289 Tenaga Kerja
  • Indonesia Kembali Bahas Perlindungan Pelaut di BIMP-EAGA
  • Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Harus Terkoordinasi
Berita Lainnya
  • Hubla Susun Standar Biaya Penanganan Perkara Pelayaran
  • Kapten Midtjylland Siao Buktikan Timnya Layak

Hubla Susun Standar Biaya Penanganan Perkara Pelayaran

Hubla Susun Standar Biaya Penanganan Perkara Pelayaran

Hubla Susun Standar Biaya Penanganan Perkara Pelayaran

Hubla Susun Standar Biaya Penanganan Perkara Pelayaran

Hubla Susun Standar Biaya Penanganan Perkara Pelayaran

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya