Covesia.com - Persatuan pedagang Pasar Raya Kota Padang Sumatera Barat yang tergabung ke dalam pedagang fase VII kembali lakukan hearing terkait peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2022 di DPRD Kota Padang.

Hearing tersebut membahas kejelasan terkait kartu kuning (hak pakai), desain pembagunan, lama pengerjaaan fase VII Pasar Raya Padang, aturan masuk setelah pembangunan.

Dalam hearing itu, pembangunan pasar raya fase VII memakan waktu kurang lebih 12 bulan, yang artinya akan rampung pada akhir tahun 2023 mendatang.

Penasehat Hukum Pedagang Pasar Raya fase VII, Prof.Firman Hasan, SH, LLM. Dari tahun 2009 tidak ada bantuan dari Pemerintah Kota Padang dan kami di sini meminta kejelasan terkiat kartu kuning para pedagang fase VII.

"Saya mengharapakan ini pertemuan terakhirlah serta ada tindak lanjut yang nyata dari Pemko Padang," katanya pada saat hearing, Senin, (28/11/2022).

Sambungnya, kepada dewan-dewan yang terhormat kami meminta waktu untuk pengosongan tempat. "Setelah surat jaminan hak pakai pedagang Pasar Raya fase VII ada maka kami akan segera mengosongkan tempat," tuturnya.

Lanjutnya, sementara itu saat ini tempat penampungan sementara pedagang belum jelas. "Tempat penampungan belum jelas bagaimana jaminan keamanan para pedagang," katanya.

"Hak pemegang kartu kuning (hak pakai) hingga belum jelas bagi pedagang Pasar Raya fase VII. Jika sudah jelas aturannya kami akan pindah. Hasil hearing dengan tadi Dinas perdagangan akan membuat surat terkait kejelasan hak pakai pedagang. Kita lihat saja nanti," tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas perdagangan Kota Padang, Syahendri Barkah mengatakan, akan membuat aturan tertulis terkait aturan masuk setelah pembagunan selesai bagi pedagang Pasar Raya Fase VII.

"Sesuai permintaan, kita akan buatkan aturan tertulis terkait aturan masuak pedagang setelah pembangunan selesai," ujarnya yang juga hadir pada saat hearing tersebut.

(lsa)