0
Thumbs Up
Thumbs Down

Gubernur Jabar Diminta Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Republika Online
Republika Online - Thu, 22 Aug 2019 15:00
Dilihat: 23
Gubernur Jabar Diminta Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

BANDUNG -- Ratusan buruh/pekerja menggelar unjuk rasa menolak rencana revisi Undang-undang No 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Para buruh tersebut, meminta Gubernur dan DPRD Jabar mendukung penolakan tersebut.

Buruh yang menggelar aksi tersebut berasal dari 11 organisasi serikat pekerja di Jabar. Aksi damai tersebut, digelar di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (22/8) dengan membawa atribut bendera. Mereka mengisi aksinya dengan berorasi menyampaikan berbagai tuntutan.

Menurut Koordinator Aliansi Buruh Jabar, Ajat Sudrajat, ada tiga poin tuntutan yang disampaikan perwakilan massa buruh. Aksi tersebut digelar, untuk menolak rencana revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena dianggap merugikan buruh.

Ajat menjelaskan, draft revisi yang beredar terdapat soal penghapusan pesangon buruh/pekerja, penetapan pekerja waktu tidak tertentu atau kontrak, penetapan pekerjaan bisa diserahkan pada perusahaan outsourching, dan pembentukan serikat buruh dan hak pekerja lainnya yang dipersulit.

Revisi tersebut, kata dia, sangat merugikan buruh dan pekerja yang ada di Indonesia. Sehingga, buruh/pekerja di beberapa daerah di antaranya dari Jatim, DKI, Banten, Aceh memprotes rencana revisi undang-undang tersebut.

Menurut Ajat, aksi tersebut juga dilatarbekangi penolakan sistem pemagangan nasional, serta menolak sistem upah murah yang berlaku di Jabar. Aksi juga terkait soal isu lokal yakni program Citarum Harum karena, dampak dari Citarum Harum berdampak pada relokasi perusahaan di Jabar ke di Cirebon, Patimban, dan Kertajati.

"Ini dampak sangat kompleks karena dikhawatirkan tercipta upah murah karena upah yang diterima akan sesuai di daerah," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, buruh meminta Gubernur dan DPRD Jabar untuk mendukung penolakan tersebut. Buruh pun berharap, dukungan tersebut bisa menjadi rekomendasi untuk Presiden dan DPR RI.

"Kan sebagai pemimpin di Jabar sudah seharusnya mendukung kaum buruh dan pekerja," katanya.


Berita Terkait
  • Pengusaha Kembali Desak Jokowi Revisi UU Ketenagakerjaan
Berita Lainnya
  • Jokowi Dukung Menristekdikti Datangkan Rektor Asing
  • Bertahun-tahun Warga Lembor Kekurangan Air Bersih

Gubernur Jabar Diminta Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Gubernur Jabar Diminta Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Gubernur Jabar Diminta Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Gubernur Jabar Diminta Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Gubernur Jabar Diminta Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya