0
Thumbs Up
Thumbs Down

Empat Stafsus Presiden dan Wapres Belum Lapor LHKPN ke KPK

Republika Online
Republika Online - Wed, 01 Apr 2020 20:42
Dilihat: 21
Empat Stafsus Presiden dan Wapres Belum Lapor LHKPN ke KPK

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau empat orang staf khusus Presiden dan Wakil Presiden agar segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Diketahui, dari 21 orang stafsus, masih ada empat orang yang merupakan wajib lapor periodik belum menyampaikan LHKPN.

"Empat orang stafsus yang merupakan wajib lapor periodik dan empat penyelenggara negara yang tergolong wajib lapor khusus, belum menyampaikan LHKPN-nya," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam pesan singkatnya, Rabu (1/4).

Ipi melanjutkan, untuk Wantimpres, KPK mencatat dari sembilan masih ada dua penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor periodik dan wajib lapor khusus belum menyampaikan LHKPN. Namun, Untuk di bidang legislatif, dari total Anggota DPR berjumlah 575 orang, tercatat 274 atau sekitar 48 persen sudah melaporkan LHKPN, sisanya 301 tercatat lapor periodik terakhir pada tahun 2018.

Untuk Ketua dan anggota MPR yang berjumlah 10 orang, baru empat orang yang sudah melapor. Sementara, untuk DPD dari total 136 wajib lapot, sebanyak 118 orang atau 87 persen sudah lapor.

Kepada para wajib lapor periodik, lanjut Ipi, baik pada jajaran eksekutif, yudikatif, legislatif, BUMN serta BUMD yang belum menyampaikan LHKPN untuk segera melaporkan sebelum batas waktu 30 April 2020. Hal ini merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi.

"LHKPN mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan kejujuran dari para penyelenggara negara. Karenanya, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara benar, jujur dan lengkap," tegas Ipi.

Diketahui, sesuai UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN mewajibkan PN untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Berita Terkait
  • MAKI Desak KPK Telusuri Pembelian Apartemen Nurhadi
  • KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Suap RTH Kota Bandung
  • KPK Sebut Kritikan ICW Atas Dasar Cinta
Berita Lainnya
  • Istana Ungkap Alasan Presiden Pilih PSBB Dibanding Lockdown
  • BPS: Kunjungan Turis Asing pada Februari Anjlok 30,42 Persen

Empat Stafsus Presiden dan Wapres Belum Lapor LHKPN ke KPK

Empat Stafsus Presiden dan Wapres Belum Lapor LHKPN ke KPK

Empat Stafsus Presiden dan Wapres Belum Lapor LHKPN ke KPK

Empat Stafsus Presiden dan Wapres Belum Lapor LHKPN ke KPK

Empat Stafsus Presiden dan Wapres Belum Lapor LHKPN ke KPK

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya