0
Thumbs Up
Thumbs Down

Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Perlindungan Data Secara Internasional

Republika Online
Republika Online - Wed, 21 Sep 2022 05:27
Dilihat: 44
Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Perlindungan Data Secara Internasional

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang disepakati DPR telah mengikuti standar dan prinsip umum perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional. Sehingga UU PDP diharapkan bisa memberikan perlindungan menyeluruh terkait data pribadi.

"Secara umum membaca substansi materi UU PDP yang disepakati memang telah mengikuti standar dan prinsip umum perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional," ucap Wahyudi, Selasa (20/9/2022).

Terutama, tutur Wahyudi melanjutkan, adanya kejelasan rumusan mengenai definisi data pribadi, jangkauan material yang berlaku mengikat bagi badan publik dan sektor privat, perlindungan khusus bagi data spesifik, adopsi prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, batasan dasar hukum pemrosesan data pribadi, perlindungan hak-hak subjek data, serta kewajiban pengendali dan pemroses data.

"Artinya dengan klausul demikian, mestinya legislasi ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menyeluruh dalam pemrosesan data pribadi di Indonesia," ucap Wahyudi.

Wahyudi mengingatkan, bahwa kunci efektivitas implementasi UU PDP berada pada otoritas perlindungan data, sebagai lembaga pengawas, yang akan memastikan kepatuhan pengendali dan pemroses data, serta menjamin pemenuhan hak-hak subjek data. Apalagi ketika UU PDP berlaku mengikat tidak hanya bagi sektor privat, tetapi juga badan publik (kementerian/lembaga), maka independensi dari otoritas ini menjadi mutlak adanya untuk memastikan ketegasan dan keadilan dalam penegakan hukum PDP.

Lebih jauh, tantangan besar implementasi UU PDP adalah pada penyiapan dan pembentukan berbagai regulasi pelaksana, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, peraturan lembaga, hingga berbagai panduan teknis lainnya.

"Dengan besarnya tantangan yang demikian, selain diperlukan kepemimpinan politik dari Presiden yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan undang-undang ini, juga dibutuhkan peran serta dan itikad baik dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memperbaiki tata kelola ekosistem perlindungan data pribadi di Indonesia," kata Wahyudi.


Berita Terkait
  • DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Undang-Undang
  • Terbitnya UU PDP Bukan Solusi Akhir Masalah Perlindungan dan Kebocoran Data
  • Anggota DPR: Persetujuan RUU PDP Akhiri Kebuntuan Terkait Lembaga Pengawas
Berita Lainnya
  • Laznas BMH-UD Barokah Sinergi Hadirkan Gazebo untuk Rumah Quran Pulau Derawan
  • Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Perlindungan Data Secara Internasional

Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Perlindungan Data Secara Internasional

Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Perlindungan Data Secara Internasional

Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Perlindungan Data Secara Internasional

Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Perlindungan Data Secara Internasional

Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Perlindungan Data Secara Internasional

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya