0
Thumbs Up
Thumbs Down

DPRD Surabaya: Perlu Aturan Papan Reklame di Permukiman

Republika Online
Republika Online - Sun, 23 Jun 2019 11:02
Dilihat: 103
DPRD Surabaya: Perlu Aturan Papan Reklame di Permukiman

SURABAYA -- Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, menekankan pentingnya pengaturan pemasangan papan reklame di area fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan permukiman. Segala hal yang berkaitan dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di permukiman mestinya tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan reklame.

"Tapi kenyataannya saat ini banyak fasum maupun fasos yang belum diserahkan oleh pengembang ke pemerintah kota justru dipakai untuk kepentingan lain. Pertanyaannya kalau belum diserahkan, apakah boleh didirikan bangunan pribadi? Kan tidak boleh," kata Sekretaris Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerahtentang Penyelenggaraan Reklame DPRD Surabaya Adi Sutarwijonodi Surabaya, Ahad (23/6).

Adi mengatakan fasum dan fasos mesti dimanfaatkan sesuai peruntukannya gunamemberikan kepastian hukum kepada warga yang membeli bangunan di area permukiman yang bersangkutan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya itu menyebut banyak fasum dan fasos di Surabaya yang masih dimanfaatkan untuk bangunan reklame.

"Saya tidak bisa sebutkan, tapi masih banyak," katanya.

Ia mengakui larangan bangunan reklame di fasum dan fasos akan berdampak pada pendapatan daerah. "Dari sisi pendapatan memang ada yang hilang, tapi dari ada kepastian, dulu tidak diatur, sekarang akan diatur," katanya.

Selama ini, kata dia, fasum dan fasos yang ada sertifikatnya masih atas nama pengembang. Karena itu, biro jasa reklame kemudian menyewa ke pengembang.

Bukti sewa ke pengembang tersebut yang akan digunakan mengurus perizinan pendirian reklame ke pemerintah kota. "Di perda ini nantinya kita ingin melakukan koreksi atas praktik yang tak patut ini," ujarnya.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya Ira Turilowati menyampaikan pemerintah kota telah meminta waktu ke dewan untuk mendiskusikan masalah pelarangan pendirian reklame difasum dan fasos. "Karena fasum-fasos akan diserahkan ke pemkot. Jika dipakai pengembang dengan pihak ketiga maka tak akan diserahkan," katanya.

Sesuai aturan, lanjut dia, kawasan perumahan yang telah dihuni sekitar 80 persen wajib menyerahkan fasum atau fasos ke Pemerintah Kota Surabaya. Namun saat ini, masih banyak pengembang yang belum memenuhi ketentuan itu.


Berita Terkait
  • Pemkot Jakarta Selatan Tertibkan Puluhan Reklame
  • Penertiban Papan Reklame
  • Gandeng KPK, Pemprov DKI Jakarta akan Tertibkan Reklame
Berita Lainnya
  • Restorasi Masjid Tua di Turki Berumur 7 Ratus Tahun Rampung
  • Hormati MU, Lukaku tak Memaksa Minta Dijual ke Inter

DPRD Surabaya: Perlu Aturan Papan Reklame di Permukiman

DPRD Surabaya: Perlu Aturan Papan Reklame di Permukiman

DPRD Surabaya: Perlu Aturan Papan Reklame di Permukiman

DPRD Surabaya: Perlu Aturan Papan Reklame di Permukiman

DPRD Surabaya: Perlu Aturan Papan Reklame di Permukiman

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya