0
Thumbs Up
Thumbs Down

DPR Harap Perppu Pilkada Atur Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

Republika Online
Republika Online - Mon, 21 Sep 2020 18:57
Dilihat: 43
DPR Harap Perppu Pilkada Atur Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung rencana pemerintah yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Sebab, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama.

"Perppu ini untuk menerapkan sanksi tegas kepada para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan sehingga dapat menyelamatkan masyarakat," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/9).

Azis berharap agar Perppu Pilkada tersebut dapat mengatur lebih spesifik mengenai teknis penyelenggaraan dan sanksi kepada pasangan kontestan calon kepala daerah. "DPR akan sepenuhnya mendukung Perppu sebagai prioritas dalam meningkatkan kedisiplinan terkait tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2020," ujarnya.

Menurutnya, kesuksesan Pilkada Serentak akan terjadi apabila semua pihak patuh pada aturan dan memiliki kesadaran individu maupun berkelompok dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengisyaratkan pemerintah sedang menyiapkan dua opsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan atau perbaikan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Hal yang baru, kedua Perppu tersebut juga akan memuat aturan terkait penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama pilkada berlangsung.

"Kalau opsi Perppu itu ada dua macam, opsi satunya adalah Perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah Covid, mulai pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum. Atau yang kedua, Perppu spesifik hanya masalah protokol Covid untuk Pilkada dan pemilihan kepala desa," ujar Mendagri dalam seminar nasional yang berlangsung secara daring, Ahad.

Mendagri mengatakan pemerintah akan mengatur sejauh mana keterlibatan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), meliputi Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan proses penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran protkes yang terjadi sehingga diharapkan penanganannya akan lebih objektif.

Selama ini, kata Mendagri, kalau penegakan hukum berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saja, maka terasa kurang maksimal efektivitasnya. Karena itu, keterlibatan institusi penegak hukum yang memiliki jejaring hingga ke daerah-daerah perlu dilibatkan dalam mendukung kepatuhan terhadap protokol Covid-19.


Berita Terkait
  • Pimpinan DPR Dorong Revisi PKPU dan Perppu Pilkada 2020
  • Pilkada, Perlu Perppu untuk Memperketat Protokol Covid-19
  • Pemerintah Siapkan Dua Opsi Perppu Pilkada di Tengah Pandemi
Berita Lainnya
  • Sebagian Siswa di Turki Kembali ke Sekolah di Tengah Pandemi
  • Pekanbaru Sewa 1.000 Kamar Hotel Antisipasi Lonjakan Corona

DPR Harap Perppu Pilkada Atur Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

DPR Harap Perppu Pilkada Atur Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

DPR Harap Perppu Pilkada Atur Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

DPR Harap Perppu Pilkada Atur Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

DPR Harap Perppu Pilkada Atur Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya