0
Thumbs Up
Thumbs Down

DPR akan Dengarkan Pengusaha dan Pekerja Soal New Normal

Republika Online
Republika Online - Sat, 30 May 2020 15:19
Dilihat: 68
DPR akan Dengarkan Pengusaha dan Pekerja Soal New Normal

JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI menemui sejumlah pelaku usaha, mulai dari pemilik hingga pekerja, untuk mengetahui kesiapan penerapan tatanan normal baru yang rencananya diterapkan pekan depan. DPR perlu tahu fakta di lapangan maupun informasi langsung dari pengusaha dan serikat pekerja tentang persiapan menghadapi normal baru.

"Apakah sudah siap bila pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar diberlakukan, dan diganti Tatanan Baru atau New Normal. Kami perlu tahu apa mereka siap. Ternyata banyak juga pekerjaan rumahnya," ujar Ketua Satgas Covid-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (30/5).

Karena itu, Satgas berencana menggelar rapat gabungan pekan depan bersama para pemangku kepentingan di dunia usaha, termasuk kelompok buruh. "Saya putuskan, kami buat rapat konsultasi gabungan dengan Kementerian dan instansi terkait. Kalau tidak Rabu, Kamis depan. Sebelum tatanan baru pokoknya," kata dia.

Dasco mengaku cukup terkejut karena di saat pemerintah menyatakan sudah siap dengan tatanan baru, justru pelaku usaha banyak yang belum siap.

Menanggapi keluhan para pengusaha dan buruh, Dasco menilai, DPR segera menggelar rapat untuk mengajak pemerintah mencari jalan keluar supaya roda ekonomi berjalan, dan kesehatan juga terjaga di masa pandemi COVID-19.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh saat ini terguncang tak hanya persoalan tak bisa bekerja karena gelombang PHK tetapi juga karena jaminan kesehatan. "Kami minta DPR dan pemerintah fokus dulu, urusan kesehatan ini, karena kurva belum melandai," katanya.

Sebelumnya, keluhan juga ditampung Dasco dan para anggota DPR RI dari Satgas Covid-19 dari para pengusaha di Kamar Dagang Indonesia atau Kadin.

Menurut Ketua Kadin, Rosan Roslani, urusan protokol kesehatan dan stimulus, yang dicemaskan pengusaha. "Kita sudah rugi Rp 1.000 triliun dalam 2,5 bulan. Pemulihan masih 5-6 bulan, berapa lagi yang mesti hilang?" katanya.

Rosan menilai, stimulus penting diberikan pemerintah kepada swasta tak cuma untuk BUMN. Selain itu, langkah mencetak uang juga bisa membantu para pelaku usaha.

"Pemulihan butuh uang. Kalau mencetak uang, kita ini enggak menambah uang baru (bila pemerintah memberikan bantuan), tapi mengganti uang yang hilang," ujarnya.


Berita Terkait
  • Jusuf Kalla Menyebut New Normal Sebagai Harapan
  • Dua Anggota Pasukan Perdamaian PBB Meninggal karena Covid-19
  • Separuh dari Total Pasien Sembuh di Papua Barat dari Bintuni
Berita Lainnya
  • In Picture: Penyaluran Bansos Tunai Warga Terdampak COVID-19 di Serang
  • Thailand Laporkan Satu Kasus Baru Positif Covid-19

DPR akan Dengarkan Pengusaha dan Pekerja Soal New Normal

DPR akan Dengarkan Pengusaha dan Pekerja Soal New Normal

DPR akan Dengarkan Pengusaha dan Pekerja Soal New Normal

DPR akan Dengarkan Pengusaha dan Pekerja Soal New Normal

DPR akan Dengarkan Pengusaha dan Pekerja Soal New Normal

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya