0
Thumbs Up
Thumbs Down

Ditagih Soal Perjanjian RI-GAM, Jokowi: Beri Saya Waktu

Republika Online
Republika Online - Sat, 22 Feb 2020 16:04
Dilihat: 22
Ditagih Soal Perjanjian RI-GAM, Jokowi: Beri Saya Waktu

BIREUEN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons permintaan Pemprov Aceh dan pimpinan Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh terkait realisasi perjanjian Helsinki, yakni MoU antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 silam. Jokowi menjelaskan, dirinya secara aktif telah berkomunikasi dengan Plt Gubernur Aceh, Wali Nanggroe, dan Ketua Umum DPA Partai Aceh Muzakir Manaf terkait kelanjutan implementasi perjanjian damai Helsinki.

"Saya sudah ketemu dan tokoh-tokoh Aceh lainnya. Bahwa ada problem ini, ada persoalan ini. Tapi beri waktu saya untuk menjawab, karena apapun ini akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu kita lakukan. Sehingga jawabannya nanti saya akan berikan. Banyak yang disampaikan kepada saya, saya tahu," ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan Kenduri Kebangsaan di Kabupaten Nanggroe, Sabtu (22/2).

Dalam acara yang sama, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sempat meminta Presiden Jokowi untuk memenuhi implementasi MoU Helsinki. Nova tak menjelaskan secara rinci poin dalam perjanjian yang perlu mendesak untuk diwujudkan.

Pekan lalu, Mantan Perdana Menteri (GAM) Tengku Malik Mahmud sempat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Mahmud menagih sejumlah janji pemerintah yang tertuang dalam perjanjian damai Helsinki.

"Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," jelas Mahmud usai bertemu Jokowi.

Sejumlah 'utang pemerintah' yang belum dilunasi antara lain adalah komitmen pemberian tanah kepada kombatan. Hal ini memang diatur di poin 3.2.5 Perjanjian Helsinki, yang berbunyi "Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak."

Selain itu, Mahmud juga mengingatkan presiden terkait permasalahan perekonomian yang belum tuntas, termasuk soal investasi di Aceh. Menurutnya, ada aturan yang tak sejalan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menarik investasi ke Aceh. "Ini harus diselesaikan," ucapnya.


Berita Terkait
  • Kunjungi Bireuen, Jokowi Hadiri Kenduri Kebangsaan
  • Masyarakat Aceh Siapkan Rekomendasi Bidang Agama ke Presiden
  • Jubir Presiden: tidak Ada Rencana Reshuffle Kabinet
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

Ditagih Soal Perjanjian RI-GAM, Jokowi: Beri Saya Waktu

Ditagih Soal Perjanjian RI-GAM, Jokowi: Beri Saya Waktu

Ditagih Soal Perjanjian RI-GAM, Jokowi: Beri Saya Waktu

Ditagih Soal Perjanjian RI-GAM, Jokowi: Beri Saya Waktu

Ditagih Soal Perjanjian RI-GAM, Jokowi: Beri Saya Waktu

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya