0
Thumbs Up
Thumbs Down

Dewas Sudah Ingatkan KPK Buat Peraturan Sesuai UU

Republika Online
Republika Online - Tue, 24 Nov 2020 06:18
Dilihat: 251
Dewas Sudah Ingatkan KPK Buat Peraturan Sesuai UU

JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku telah mengingatkan pimpinan KPK agar peraturan komisi (Perkom) dibuat sesuai Undang-Undang (UU). Perkom nomor 7 tahun 2020 yang baru saja ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri dinilai telah melangkahi UU KPK Nomor 19 tahun 2019.

"Sesuai dengan tugas Dewas dalam rakor pengawasan, telah mengingatkan kepada pimpinan agar Perkom yang dibuat sesuai dengan UU," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Jakarta, Senin (23/11).

Kendati demikian, dia mengatakan pembuatan perkom tersebut merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut sesuai dengan UU yang berlaku. Dia menegaskan, dewas sama sekali tidak terlibat dalam penyusunan perkom anyar tersebut.

Kendati dia mengakui bahwa perkom baru itu membuat struktur organisasi KPK bertambah gemuk. Dia mengatakan, hal tersebut menyusul ada sejumlah oenambahan deputi, direkorat, inspektoeat hingga staff khusus.

Namun, dia tidak mau tergesa-geas untuk menilai efisiensi perubahan struktur organisasi itu akan meningkatkan kinerja KPK. "Kalau dikatakan organisasinya gemuk, iya karena ada penambahan Deputi dan direktorat jg inspektorat dan staf khusus. Apakah kinerja KPK akan meningkat? Kita lihat saja nanti," katanya.

Seperti diketahui, Dalam perkom nomor 7 tahun 2020 mengubah struktur organisasi dan tata kerja KPK. Kendati, perkom tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Artinya, bidang-bidang yang ada di lembaga anti rasuah itu seharusnya masih seperti sedia kala. Produk hukum internal KPK itu kemudian juga dinilai amat rentan untuk dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung (MA) karena bertentangan dengan UU tentang KPK.

KPK membantah jika perkom terkait perubahan struktur organisasi membuat KPK menjadi gemuk. Lembaga antirasuah itu mengatakan, struktur organisasi berdasarkan perkom tersebut hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru.

"Kalau disebut 'gemuk' tidak tepat, hanya berubah nama saja dan penghapusan beberapa jabatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.


Berita Terkait
  • KPK Setor Denda Elfin Mz Muchtar Sebesar Rp 2,3 Miliar
  • KPK: 36 Persen Kasus Korupsi Melibatkan Parpol
  • KPK: Struktur Baru Organisasi KPK tak Gemuk
Berita Lainnya
  • Dewas Sudah Ingatkan KPK Buat Peraturan Sesuai UU
  • Netanyahu dan MBS Bertemu Rahasia

Dewas Sudah Ingatkan KPK Buat Peraturan Sesuai UU

Dewas Sudah Ingatkan KPK Buat Peraturan Sesuai UU

Dewas Sudah Ingatkan KPK Buat Peraturan Sesuai UU

Dewas Sudah Ingatkan KPK Buat Peraturan Sesuai UU

Dewas Sudah Ingatkan KPK Buat Peraturan Sesuai UU

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya