0
Thumbs Up
Thumbs Down

Data Pribadi Konsumen Rawan Disalahgunakan

wartaekonomi
wartaekonomi - Wed, 19 Jun 2019 05:54
Dilihat: 32
Jakarta

Di era digital ini, menurut Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, data pribadi konsumen dalam posisi yang sangat rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, YLKI menilai undang undang perlindungan data pribadi (UU PDP) mendesak untuk segera disahkan.

"Pengaduan yang secara langsung memang masih kecil, tetapi berapa pertanyaan sudah mulai muncul seperti keluhan terkait penyalahan data pribadi oleh oknum perbankan," ujar Tulus, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: OJK Tegaskan Batasi Akses Data Pribadi untuk Fintech

Tulus menegaskan data pribadi konsumen harus diproteksi agar tidak disalahgunakan di luar kepentingannya sebagai nasabah. Tulus juga mengimbau konsumen agar lebih teiliti memastikan informasi yang tertera pada syarat dan ketentuan kebijakan privasi.

Ia mengakui dalam beberapa tahun belakang pengaduan terkait masalah digital utamanya financial technology (fintech) dan e-commerce sangat banyak bermunculan. Jumlahnya pengaduan bahkan meningkat setiap tahunnya. Dari total pengaduan, ada lebih dari 40 persen yang mengadukan permasalahan terkait di sektor digital termasuk dari industri perbankan dan telekomunikasi. Menurutnya, perlindungan konsumen di era digital ini sudah menjadi isu global.

Terkait dugaan jual beli atau penyalahgunaan data konsumen di sektor perbankan maupun fintech, Tulus mengatakan YLKI telah berkoorinasi langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, maraknya fintech ilegal dipicu karena lambatnya OJK dalam merespons pengaduan yang masuk

"OJK terkesan membiarkan fintech ilegal. Kalau tidak terdaftar harusnya diblokir tidak ada alasan. Kalau ilegal kenapa fintek itu bisa beroperasi," tutur Tulus.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Rudiantara mengaku sudah menandatangani surat yang diserahkan ke presiden untuk pembahasan.

"Saya sudah tanda tangan ke Setneg," kata Rudiantara.

Baca Juga: Apa Kabar RUU Perlindungan Data Pribadi? Begini Respons Kemenkominfo....

Rudiantara mengakui, Indonesia cukup terlambat dalam menyiapkan UU PDP. Di negara-negara lain seperti Uni Eropa bahkan sudah melarang pemain e-commerce-nya untuk l melakukan transaksi antar negara crossborder dengan negara-negara yg tidak memiliki UU PDP.

Menurut Rudiantara, RUU PDP ini sangat mendesak untuk segera diselesaikan dan diberlakukan menjadi peraturan perundangan-undangan, terutama terkait dengan internet dan penggunaan media sosial. Regulasi perlindungan data pribadi, kata dia, sangat dibutuhkan karena data pribadi warga negara Indonesia dikelola banyak orang.

"Regulasi ini untuk melindungi warga negara Indonesia, misalnya pada transaksi daring (online)," katanya. Setelah diberlakukan, UU PDP itu, menurut Rudiantara, dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara dan pengguna aplikasi digital.

Penulis: Redaksi

Editor: Cahyo Prayogo


Foto: Unsplash/Erik Lucatero

Sumber: wartaekonomi

Data Pribadi Konsumen Rawan Disalahgunakan

Data Pribadi Konsumen Rawan Disalahgunakan

Data Pribadi Konsumen Rawan Disalahgunakan

Data Pribadi Konsumen Rawan Disalahgunakan

Data Pribadi Konsumen Rawan Disalahgunakan

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya