-
KPU Siapkan Logistik untuk Pemilu 2024, Ini Rinciannya
55 menit lalu -
6 Kantor Bea Cukai Cek Harga Transaksi Pasar Produk Hasil Tembakau, Ini Tujuannya
54 menit lalu -
Bangun Persemaian Mentawir, Jokowi: Ini Komitmen Kita pada Lingkungan
59 menit lalu -
Berstatus Unggulan, Jurgen Klopp Tak Ingin Liverpool Remehkan LASK Linz
57 menit lalu -
Kaesang bin Jokowi Diisukan Bergabung? PSI: Tunggu Tanggal Mainnya
56 menit lalu -
6 Rival Bebuyutan Valentino Rossi di MotoGP, Nomor 1 Juara Dunia 6 Kali yang Bikin The Doctor Emosi!
57 menit lalu -
Cara Mengatasi Website SSCASN yang Tidak Bisa Diakses
40 menit lalu -
Denny Darko Ungkap Ramalan Soal Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid
39 menit lalu -
Kebakaran TPA Putri Cempo Belum Padam, Pemkot Surakarta Ganti Strategi
26 menit lalu -
Omzet Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang Anjlok Gegara Harga Mahal
26 menit lalu -
BI Prediksi Suku Bunga The Fed Bakal Naik pada Awal November 2023
23 menit lalu -
Kemendagri Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Secara Nasional
27 menit lalu
Calon Anggota BPK Slamet Edy Jalani Fit & Proper Test Hari Ini
JAKARTA - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Slamet Edy Purnomo menjalani fit and proper test yang digelar oleh Komisi XI DPR pada Rabu (31/5/2023).
Dalam paparannya tersebut, dia pun menyoroti permasalahan governance yang ada di BPK.
BACA JUGA:
Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan hingga semester I 2022, tingginya persentase rekomendasi temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh auditee, baik di kantor pusat maupun di pemerintah daerah, dengan posisi terakhir mencapai 52,82%.
"Dari 771 LHP selama semester I 2022, disajikan adanya 9.158 temuan dan pengungkapan sebanyak 15.674 permasalahan dengan nilai ekonomi sebesar Rp18,73 triliun," ungkap Slamet di Jakarta.
BACA JUGA:
Dilihat dari faktor penyebabnya, sebanyak 51,8% lebih karena ketidakpatuhan auditee, dalam hal ini adalah pemerintah daerah karena terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ada 8.116 masalah dengan nilai ekonomi sekitar Rp17,3 triliun, dan sebagian besar adalah masalah yang berada di BUMN.
"Sebanyak 44,8% lebih karena kelemahan sistem pengendalian internal, sebanyak 7.020 masalah," sambung Slamet.