JAKARTA (IndoTelko) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo bersama para mitra penyedia terpilih telah menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penandatanganan kontrak payung untuk Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 dilakukan dengan menggunakan teknologi hologram dari lokasi masing-masing. Prosesi penandatanganan juga disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta.

"Proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021, serta 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022," ujarnya.

Menteri Kominfo menyatakan jumlah sisa BTS tersebut melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.

"Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024. Yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO)," jelasnya.

Selain dana yang berasal dari USO, Menteri Kominfo menjelaskan bahwa sebagian dana lainnya berasal dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM).

Kontrak Paket 1 dan Paket 2 telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data dengan BAKTI Kominfo. Total nilai kontrak tersebut sebesar Rp9,5 triliun.

Penandatanganan kontrak Paket 3, 4, dan 5 oleh konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI untuk Paket 3, serta IBS dan ZTE untuk Paket 4 dan Paket 5 dengan total nilai kontrak Rp18,8 triliun.

Pembangunan BTS di wilayah 3T merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan transformasi digital di seluruh Tanah Air. Kementerian Kominfo melanjutkan pembangunan infrastruktur TIK, meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil digital divide.

Upaya pemerataan akses internet ini akan dilanjutkan Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan melakukan penggelaran akses di 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia dengan layanan sinyal 4G (berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tahun 2016). Proyek besar ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam dua tahun ke depan atau pada akhir tahun 2022, lebih cepat sepuluh tahun dari rencana penyelesaian awal di tahun 2032.(ak)

Read More...