5 Pembalap Terbaik MotoGP di Yamaha Sepanjang Masa, Nomor 1 Valentino Rossi

59 menit lalu
Elektabilitas Erick Thohir Perlahan Naik, Zulhas: Jaga Kinerja!

52 menit lalu
KPK Proses Dugaan Korupsi Kouta Rokok Kena Cukai di Kepri

51 menit lalu
Biodata dan Agama I Wayan Koster Gubernur Bali yang Tolak Timnas Israel U-20 Bertanding di Pulau Bali

46 menit lalu
RI Cari Akses Keuangan UMKM di Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Asean

55 menit lalu
Pakar Terorisme: Jihadis Sudah Siapkan Aksi Teror untuk Israel di Indonesia

41 menit lalu
Kemewahannya Bikin Heboh, AKP Agnis Juwita Manurung Diperiksa Propam

57 menit lalu
Alhamdulillah, Indra Mendapat Bantuan dari Pemprov Sumbar

56 menit lalu
Direksi-Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Dilarang Terima Gaji Double

51 menit lalu
Bali United Berambisi Akhiri Paceklik Kemenangan saat Hadapi Arema FC

36 menit lalu
Cegah Tindak Kejahatan Jalanan, Polres Metro Depok Minta Remaja Harus di Rumah Pukul 22.00 WIB

48 menit lalu
Aldila Jelita Tidak Mau Lagi Pakai Nama Indra Bekti

49 menit lalu

Apa itu ERP dan Kenapa Harus Diterapkan? Ini Penjelasannya

okezone - Sun, 29 Jan 2023 13:15

Dilihat: 224

Apa itu ERP dan Kenapa Harus Diterapkan? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Meski belum dipastikan kapan akan diterapkan, tapi pemprov menargetkan regulasinya akan rampung tahun ini.

Jalan berbayar dalam arti sederhana adalah pungutan yang dikenakan kepada pengemudi kendaraan pribadi, baik itu mobil dan motor, ketika melintasi daerah-daerah tertentu dan di waktu tertentu.

Tujuannya untuk menekan atau membatasi kendaraan pribadi sehingga mau beralih menggunakan angkutan massal.

Pasalnya kemacetan di Jakarta sudah pada level tidak nyaman. Tak cuma itu, akibat volume kendaraan pribadi yang terus meningkat membawa dampak buruk bagi lingkungan lantaran gas buang menimbulkan polusi udara.

"Karena mereka membuat kemaceran akibat volume kendaraan bertambah dan memperburuk kualitas udara makanya kena pungutan," ujar Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang.

"Jadi bukan pajak atau negara mau merampok uang rakyat," sambungnya.

Sistem ERP ini, menurut Deddy Herlambang, akan minim kecurangan ketimbang kebijakan pengendalian kendaraan pribadi yang pernah ada seperti 3-in-1 atau Ganjil-Genap.

Sumber: okezone