0
Thumbs Up
Thumbs Down

Anggaran Pilkada Dialihkan untuk Corona, JPRR: Awasi Pejawat

Republika Online
Republika Online - Tue, 31 Mar 2020 23:08
Dilihat: 26
Anggaran Pilkada Dialihkan untuk Corona, JPRR: Awasi Pejawat

JAKARTA -- Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby mengatakan pengalihan anggaran Pilkada 2020 ke penanganan Covid-19 harus diawasi agar tidak menjadi peluang dimanfaatkan pejawat.

Alwan Ola Riantoby mengatakan anggaran tersebut harus benar-banar sampai ke masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19. "Total anggaran ada sisa Rp9 triliun yang kemudian harus diserahkan ke kepala daerah, saya kira penting untuk dipantau dan diawasi, jangan sampai dimensi kemanusiaan kemudian digeser dimensi-dimensi kepentingan-kepentingan petahana," katanya, Selasa (31/3).

Masyarakat bersama tim gugus tugas dan instansi terkait lainnya dinilai perlu mengawasi secara ketat agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh kepala daerah sebagai biaya penanganan wabah. Kemudian, pengawasan tidak dapat diserahkan kepada Bawaslu semata karena dengan ditundanya tahapan pilkada artinya proses-proses pengawasan secara aturan juga ikut tertunda.

Sementara pada masa penundaan tersebut dan kondisi penanganan wabah seperti ini bisa saja menjadi peluang calon kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politis. "Oleh karena itu perlu pengawasan bagi kepala daerah dari berbagai pihak, dan juga perlu meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar lebih jeli dalam proses pemantauan," katanya.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI Mochammad Afifuddin mengatakan dengan terhentinya tahapan Pilkada 2020 juga membuat kerja-kerja pengawasan ini juga ikut mengalami jeda. "Karena situasinya tahapan sudah berhenti, tidak mungkin kita melarang (kemungkinan pelanggaran kampanye seperti pencitraan) atas dasar tahapan, sebab tahapannya sedang berhenti," ujarnya.

KPU pada 21 Maret 2020 lalu sudah menerbitkan surat edaran penundaan tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (pilkada) serentak sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Ruang lingkup penundaan meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.


Berita Terkait
  • Pengusaha Wajib Siapkan Alat Pengukur Suhu Tubuh
  • Dana Pilkada Harus Tersedia Usai Realokasi untuk Corona
  • Pastor di Florida AS Ditangkap Usai Kebaktian Massal
Berita Lainnya
  • Kemendikbu Minta Murid PAUD tak Diberikan Tugas
  • 282 Orang Positif Corona Berdasarkan Rapid Test di Jakarta

Anggaran Pilkada Dialihkan untuk Corona, JPRR: Awasi Pejawat

Anggaran Pilkada Dialihkan untuk Corona, JPRR: Awasi Pejawat

Anggaran Pilkada Dialihkan untuk Corona, JPRR: Awasi Pejawat

Anggaran Pilkada Dialihkan untuk Corona, JPRR: Awasi Pejawat

Anggaran Pilkada Dialihkan untuk Corona, JPRR: Awasi Pejawat

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya