0
Thumbs Up
Thumbs Down

Ada Masalah Ketatanegaraan Jika Pilkada Tetap Digelar

Republika Online
Republika Online - Sun, 24 May 2020 11:28
Dilihat: 34
Ada Masalah Ketatanegaraan Jika Pilkada Tetap Digelar

SOLO - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini diundur menjadi bulan Desember 2020. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto, melihat adanya sejumlah risiko jika Pilkada serentak tetap akan dihelat pada tahun ini.

Agus mengatakan, sebenarnya norma Perppu Nomor 2 Tahun 2020 hanya ada empat walaupun pasal yang diubah dan ditambah hanya ada tiga. Perppu tersebut isinya cukup singkat. Pertama, Pilkada lanjutan pada perubahan pasal 120 karena bencana non-alam. Kedua, KPU tetapkan penundaan sesuai pasal 122A di PKPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Ketiga, perubahan jadwal pada pasal 201A dari September menjadi Desember 2020. Keempat, Pilkada ditunda lagi bila Desember 2020 tidak terlaksana dengan persetujuan DPR dan pemerintah.

Menurutnya, Perppu tersebut justru menciptakan ketidakpastian penyelenggaraan Pilkada serentak. Hal itu diakibatkan oleh bunyi dari Pasal 201A ayat (3) yang menunda kembali penyelenggaraan Pilkada serentak apabila pada bulan Desember 2020 nanti pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Nanti akan ada masalah ketatanegaraan bagaimana kok ada Perppu yang dibikin Perppu, Perppu baru dihapus oleh Perppu yang baru lagi. Mestinya Pilkada dimulai saat diumumkannya Covid-19 berakhir supaya lebih aman. Dalam Perppu ini seharusnya juga ditambah jeda, KPU diberi waktu dua bulan setelah Covid-19 diumumkannya berakhir," terang Agus seperti tertulis dalam siaran pers belum lama ini.

Agus Riwanto juga mengkritisi soal penyelenggaraan Pilkada serentak yang terkesan dipaksakan digelar tahun ini. Sebab, dia melihat bila Pilkada serentak hanya digelar sebagai formalitas belaka untuk menjawab keajegan jabatan satu periode yang berlangsung selama lima tahun bagi kepala daerah.

Baginya, penyelenggaraan Pilkada serentak tidak hanya ditekankan pada pergantian kepemimpinan politik di daerah, melainkan hal yang lebih penting dan harus menjadi perhatian adalah tingkat partisipasi publik.


Berita Terkait
  • Politikus PDIP Nilai tak Pantas Pilkada Digelar Akhir Tahun
  • Pengamat: Tindak Tegas Politisasi Bansos Covid-19
  • Politikus PDIP Dorong Pilkada Serentak Dilaksanakan 2021
Berita Lainnya
  • NU dan Muhammadiyah Masifkan Fasilitas Cuci Tangan
  • PBB Kecam Malaysia yang Tangkapi Buruh Migran karena Wabah

Ada Masalah Ketatanegaraan Jika Pilkada Tetap Digelar

Ada Masalah Ketatanegaraan Jika Pilkada Tetap Digelar

Ada Masalah Ketatanegaraan Jika Pilkada Tetap Digelar

Ada Masalah Ketatanegaraan Jika Pilkada Tetap Digelar

Ada Masalah Ketatanegaraan Jika Pilkada Tetap Digelar

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya