0
Thumbs Up
Thumbs Down

63 Persen RS Negeri Belum Bayar THR Perawat

Republika Online
Republika Online - Sun, 24 May 2020 03:07
Dilihat: 61
63 Persen RS Negeri Belum Bayar THR Perawat

JAKARTA -- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mencatat, 63 persen rumah sakit (RS) milik pemerintah belum membayar tunjangan hari raya (THR) para perwawatnya. Sementara, RS swasta tidak sampai 40 persen.

Sekretaris Badan Bantuan Hukum (BBH) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI, H Maryanto mengatakan, jangankan membayar THR, ternyata masih ada 39,7 persen RS yang memotong upah perawatnya. "Jadi jangankan THR, upah saja dipotong," ujarnya saat webinar PPNI di akun YouTube PPNI, Sabtu (23/5).

Maryanto menjelaskan, pihaknya telah membuka posko pengaduan sejak 15 Mei 2020 lalu. Hingga Sabtu pagi, sudah ada sebanyak 310 aduan yang masuk.

Dari jumlah aduan itu, secara umum diketahui 60 persen fasilitas kesehatan belum memberikan THR kepada para perawatnya. "Kemudian, THR yang tidak dibayar penuh mendekati 30 persen, lain-lain 8,4 persen, dan terlambat membayar 2,3 persen," ujarnya.

PPNI juga mendapatkan laporan ada RS di salah satu wilayah Tangerang, Banten, kabupaten/kota di Jawa Tengah, hingga wilayah Aceh yang bahkan tidak memberikan THR sejak 2016 dan 2017 lalu. Kemudian, RS yang tidak memberikan THR tahun ini beralasan karena sedang terjadi pandemi Covid-19.

Berdasarkan wilayah, RS yang paling banyak tidak memberikan THR untuk tenaga perawat ada di Jakarta dengan 74 aduan. Kemudian, menyusul Jawa Barat, Sulawesi Tenggara 38 persen, Banten, Aceh, Yogyakarta, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, hingga Kepulauan Riau.

"Jadi hampir merata persoalan THR ini," katanya. Kendati demikian, ia menolak mempublikasi nama rumah sakit terkait.

Dilihat dari statusnya, 63 persen perawat yang berstatus karyawan tetap tidak mendapat THR. Sementara perawat kontrak kurang dari 40 persen.

Ia menjelaskan, dalam perspektif undang-undang (UU) nomor 13 dan diperkuat dengan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 06 tahun 2016, tunjangan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Karena itu, ia meminta pemberi kerja atau perusahaan jasa layanan kesehatan tersebut tidak lalai memberikan THR hingga Idul Fitri, Ahad (24/5).

Kalaupun kondisi keuangan RS terkendala akibat pandemi, ia menyebutkan sudah ada surat edaran menteri tenaga kerja yang memberikan kelonggaran. Pembayaran tunjangan keagamaan tahunan itu boleh dibayar dengan cara dicicil atau dibayar separuh.

"Ini belum pernah ada di kondisi sebelumnya, tetapi di surat edaran ini juga menyatakan tidak boleh melanggar aturan lebih tinggi," ujarnya.


Berita Terkait
  • Politikus PDIP Apresiasi Permohonan Maaf Wapres Maruf
  • Satgas DPR Minta Bandara Siap Jalankan Kondisi New Normal
  • Kumandang Takbir Secara Virtual di Masjid Sunda Kelapa
Berita Lainnya
  • 'Katanya Pahlawan Kemanusiaan, THR Perawat Belum Dibayar'
  • Disarankan Trump, Obat Malaria Bahaya untuk Pasien Covid-19

63 Persen RS Negeri Belum Bayar THR Perawat

63 Persen RS Negeri Belum Bayar THR Perawat

63 Persen RS Negeri Belum Bayar THR Perawat

63 Persen RS Negeri Belum Bayar THR Perawat

63 Persen RS Negeri Belum Bayar THR Perawat

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya