Ini Aturan Main Operasinal Hiburan Malam Selama Ramadhan

28 menit lalu
Jam Kerja PNS Selama Bulan Ramadhan 2023

28 menit lalu
Jadwal Timnas Indonesia vs Burundi di FIFA Matchday Maret 2023: Bertemu 2 Kali, Siapa Menang?

30 menit lalu
Hasil Swiss Open 2023: Kejutan, Putri Kusuma Wardani Singkirkan Pusarla Sindhu di 16 Besar!

49 menit lalu
Vakum 3 Tahun, Bubur Sup Khas Kesultanan Deli Kembali Hadir Mengobati Kerinduan Warga

38 menit lalu
Alex Marquez Akui Sangat Termotivasi Jelang MotoGP Portugal 2023, Tampil Menggila?

37 menit lalu
5 Fakta Ayah David Ozora Cabut Pemberian Maaf untuk Mario Dandy, Ini Alasannya

38 menit lalu
Terkesan dengan Kemegahan JIS, Jordi Amat: Akan Menyenangkan jika Timnas Indonesia Main di Sini

36 menit lalu
Kisah Penganut Non Muslim di Sri Lanka yang Ikut Puasa untuk Menangkal Rasisme

36 menit lalu
Cerita Kiai Badrudin Trenggalek Lawan Penjajah dengan Jagung, Pasir dan Garam

29 menit lalu
Panglima Angkatan Laut Belanda Batal Hadiri Pelantikan Sultan Hamengku Buwono IX, Ternyata Nazi Sudah Duduki Negaranya

37 menit lalu
5 Jenderal Pemiliki Brevet Kavaleri Marinir, Simbol Spesialisasi Kesenjataan Pasukan Hantu Laut

36 menit lalu

5.000 Buruh Bakal Geruduk DPR 6 Februari 2023, Ini Sederet Tuntutannya

okezone - Thu, 02 Feb 2023 19:06

Dilihat: 179

5.000 Buruh Bakal Geruduk DPR 6 Februari 2023, Ini Sederet Tuntutannya

JAKARTA - Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bakal menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI pada 6 Februari 2023 mendatang.

Demontrasi tersebut membawa 3 tuntutan utama, yaitu penolakan isi Perppu Ciptakerja dan RUU Kesehatan.

Presiden Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan total masa aksi untuk terlibat pada kegiatan tersebut ditaksir mencapai 5.000 orang khusus di Jakarta.

Selain di Jakarta, aksi juga serempak akan dilakukan di berbagai kota industri, antara lain di Serang - Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan beberapa kota industri lain.

"Dalam aksinya, Partai Buruh pertama akan menyuarakan penolakan terhadap isi Perppu No 2 Tahun 2022 terkait omnibus law Cipta Kerja," kata Said Iqbal dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (2/1/2023).

Pada tuntutan tersebut, setidaknya ada 9 poin penolakan terhadap isi Perppu tersebut, seperti upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing dan sanksi pidana.

Isu kedua yang akan disurakan adalah penolakan terhadap RUU Kesehatan.

Dalam hal ini, Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal di UU BPJS.

Antara lain tentang Dewan Pengawas dari unsur buruh dikurangi menjadi satu.

"Yang membayar BPJS itu buruh. Kok wakil kami dikurangi. Kok malah unsur buruh dan pengusaha yang dikurangi. Harusnya yang dikurangi itu gaji DPR itu," tegasnya.

Hal lain yang disorotinya pun adalah terkait dengan kewenangan BPJS yang semula di bawah Presiden menjadi di bawah Menteri Kesehatan.

Sumber: okezone