0
Thumbs Up
Thumbs Down

36 Perkara Dihentikan, KPK: Tak Boleh Perkara Digantung

Republika Online
Republika Online - Fri, 21 Feb 2020 08:44
Dilihat: 29
36 Perkara Dihentikan, KPK: Tak Boleh Perkara Digantung

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan penghentian kasus dalam tahap penyelidikan merupakan salah satu bentuk mewujudkan tujuan hukum. KPK telah menghentikan 36 perkara dugaan korupsi dalam tahap penyelidikan.

"Tujuan hukum harus terwujud, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tidak boleh perkara digantung-gantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan," kata Firli dalam pesan singkatnya, Jumat (21/2).

Menurut Firli, perkara dalam penyelidikan dihentikan lantaran tidak ditemukan tindak pidana atau alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak dihentikan. Justru kalau tidak dihentikan maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan dan kepentingan lainnya," ujar Firli.

Plt Jubir KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri memastikan penyelidikan dugaan korupsi yang menyedot perhatian masyarakat tidak termasuk dalam 36 penyelidikan yang dihentikan. Menurut Ali, penyelidikan dugaan korupsi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik masih terus berjalan, demikian pula penyelidikan dugaan korupsi terkait divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

"Termasuk juga tadi ada pertanyaan apakah perkara di Lombok lalu RJL (RJ Lino) kami pastikan bukan itu. Jadi supaya jelas dan clear. Bukan di NTB, bukan RJL,bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami pastikan itu supaya jelas dan clear. Tapi perkara lain," kata Ali, Kami (20/2) malam.

Namun, Ali masih menutup rapat dan tak mau merinci lebih lanjut dugaan korupsi yang penyelidikannya telah dihentikan. Ali hanya menyebut jenis dugaan korupsi yang penyelidikannya dihentikan cukup beragam, mulai dari dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, kementerian dan lainnya.


"Untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian atau lembaga, dan DPR atau DPRD," tuturnya.

Berita Terkait
  • Ketua KPK: Harun Masiku Pasti akan Ditangkap
  • Pimpinan KPK Bertemu Komisi III Bahas Status Pegawai
  • Firli Imbau Harun Masiku Segera Pulang
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

36 Perkara Dihentikan, KPK: Tak Boleh Perkara Digantung

36 Perkara Dihentikan, KPK: Tak Boleh Perkara Digantung

36 Perkara Dihentikan, KPK: Tak Boleh Perkara Digantung

36 Perkara Dihentikan, KPK: Tak Boleh Perkara Digantung

36 Perkara Dihentikan, KPK: Tak Boleh Perkara Digantung

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya