JAKARTA - Pemerintah akan menyiapkan tempat aman atau save house bagi para warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat.Hal itu menindaklanjuti kerusuhan yang semakin meluas ke sejumlah kota di negara bagian di AS, yang dipicu kematian pria kulit hitam usai diinjak mengunakan lutut oleh seorang polisi kulit putih di Minneapolis, Minnesota."Kita memastikan kondisi mereka [WNI] terutama di tempat-tempat yang berdekatan dengan lokasi kerusuhan, apabila semakin memburuk, [kita] sudah menyiapkan semacam Safe House atau tempat yang bisa mereka tempati sementara waktu termasuk di tempat KBRI," tutur Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah saat wawancara dalam program Special Report iNews, Senin (1/6/2020).Saat ini, lanjut Faizasyah, tidak ada WNI yang terdampak secara fisik akibat kerusuhan di AS."Tidak ada tapi mereka terdampak harus tinggal di tempat [tingga] dan membatasi kegiatan karena diterapkan jam malam di beberapa kota di Amerika Serikat," ujarnya.National Guard prote

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, menyayangkan kerusuhan di sejumlah kota di Amerika Serikat yang memprotes kematian warga kulit hitam George Floyd di tangan polisi yang menangkapnya di Minneapolis, Amerika Serikat.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengungkap sampai saat ini belum ada perlindungan hukum yang maksimal bagi para anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di luar negeri.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengaku prihatin dan berduka cita terkait dengan beredarnya video pelarungan jenazah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) dari kapal berbendera China, Luqing Yuan Yu 623 pada Sabtu 16 Mei 2020.Read More...

JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara resmi meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), agar memberi perhatian pada kasus dugaan pelanggaran HAM dalam industri perikanan.Langkah ini diambil setelah adanya laporan dugaan eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di Kapal Tiongkok Long Xing 629."Pemerintah serius mengusut dugaan eksploitasi ABK asal Indonesia. Oleh karena itu kita telah melaporkan kasus ini kepada Dewan HAM PBB," jelas Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2020). Baca juga: Polri Periksa Imigrasi Tanjung Priok dan Pemalang Terkait 14 ABK WNI 8 Mei 2020 lalu di Jenewa, Dewan HAM PBB membahas upaya global dalam memberikan jaminan perlindungan HAM dalam penanganan Covid-19."Perwakilan Indonesia Duta Besar Hasan Kleib secara khusus meminta Dewan HAM memberi perhatian kepada pekerja industri perikanan," kata Dini. Baca juga: DPR: Penyalur ABK WNI di Kapal China Harus Dituntut Bertanggung JawabP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah RI diminta mendesak pemerintah China menerapkan standar perlindungan pekerja dan perlindungan HAM sesuai standar universal. Di samping itu, pemerintah China juga harus mengusut tuntas dan menjatuhkan sanksi hukum pada perusahaan pemilik kapal tersebut, serta memberantas praktek-praktek serupa lainnya.Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Charles Honoris terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada ABK Warga Negara Indonesia di Kapal Long Xing. Politikus PDIP ini menilai, Pemerintah RI juga dapat mengangkat kasus pelanggaran HAM ini ke forum multilateral.Kasus ini menurutnya bisa diolah di Dewan HAM PBB maupun di Organisasi Buruh Internasional (ILO). "Posisi RI yang saat ini duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB dan anggota governing body di ILO juga perlu dimanfaatkan," kata Charles saat dihubungi, Jumat (8/5).Menurut dia, pemerintah seharusnya melakukan moratorium pengiriman buruh migran Indonesia ke negara-nega

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah lebih agresif dalam memantau kondisi para WNI Migran yang bekerja di luar negeri. Hal ini agar kejadian pelanggaran HAM pada WNI seperti di kapal Long Xing tidak terjadi lagi.Dave menyebut, kejadian pembuangan mayat WNI yang meninggal hingga berbagai pelanggaran hak-hak WNI tidak hanya terjadi di kapal berbendera Cina tersebut. "Banyak ABK (anak buah kapal) kita yang hak dasar HAM-nya dirampas," kata Dave saat dihubungi, Sabtu (9/5).Oleh sebab itu, dia meminta, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Kementerian Ketenagakerjaan lebih aktif memastikan kondisi para WNI pekerja tersebut. "Lebih agresif mengontak ABK dan WNI kita yang kerja di perkapalan untuk bisa update dalam situasi mereka agar mereka berlayar kemana dan dimana itu infonya selalu terinformasikan," ujar dia.Politikus Golkar itu menekankan, memastikan kondisi pekerja telah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 120 warga negara Indonesia (WNI) kru kapal pesiar Jerman Meinschef 4 dan 6 (MS 4 dan 6) dipulangkan ke Tanah Air pada Jumat (8/5) dan tiba di Jakarta akhir pekan ini.Pemulangan 120 WNI kru kapal itu menyusul pemulangan 239 kru kapal pesiar AIDAstella dan AIDAnova pada 2 Mei lalu, menurut keterangan tertulis KBRI Berlin yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/5).Proses pemulangan WNI kru kapal pesiar Jerman itu difasilitasi oleh seluruh Perwakilan RI di Jerman, yakni KBRI Berlin, KJRI Hamburg, dan KJRI Frankfurt.Itu adalah pemulangan tahap kedua untuk kru MS 4. Sebelumnya pada 16 April 2020, MS 4 telah memulangkan 56 krunya ke Indonesia.Berbeda dengan pemulangan yang dilakukan AIDA cruises, pemulangan oleh grup Mein Schiff dilakukan dalam kelompok dengan jumlah yang lebih sedikit. Sejauh ini pemulangan oleh grup Mein Schiff yang tergabung dalam kelompok Touristik Union International (TUI) Cruises itu dilakukan dengan menggunakan pesawat komersial.Pada Jum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia ( DP MUI) provinsi se-Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk menolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China ke Indonesia. DP MUI khawatir pekerja dari China tersebut malah akan membawa kembali virus Covid-19. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh 32 DP MUI dari berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya, DP MUI DKI Jakarta, DP MUI Sumatra Barat, dan DP MUI Jawa Timur. "Mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari negara Cina dengan alasan apapun juga," kata Ketum DP MUI Provinsi DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Jumat (8/5). "Karena TKA dari negara Cina adalah transmitor utama virus Vorona Desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan," imbuhnya.Karena itu, seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI di seluruh tingkatan juga diminta untuk selalu mengawasi dan mengawal wi

Liputan6.com, Jakarta- Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Ilyas Pangestu menyatakan rangkaian kasus hilangnya nyawa ABK Indonesia di kapal Long Xing 605 dan Tian Yu 08 menjadi indikasi kuat adanya eksploitatif yang dialami oleh para ABK.Read More...

JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan strategi mengantisipasi kepulangan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri di tengah pandemi virus corona (Covid-19).Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebanyak 15.429 pekerja migran Indonesia (PMI) diperkirakan kembali ke Tanah Air menjelang Idul Fitri, ditambah PMI yang habis kontrak antara April-Mei tahun ini diperkirakan mencapai 37.075 orang.Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah bakal terus memantau pergerakan WNI yang dari luar negeri, termasuk PMI ataupun anak buah kapal (ABK)."Kita akan perkuat koordinasi, bahkan hingga ke pemerintah daerah sehingga siap mengantisipasi kedatangan WNI yang kita prediksi jumlahnya masih akan banyak," kata Muhadjir saat Rapat Tingkat Menteri mengenai Antisipasi Kepulangan WNI dari Luar Negeri secara virtual, Rabu (29/4/2020).Muhadjir menekankan beberapa hal yang menjadi p

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia tidak mudik. Pemerintah akan terus membagikan paket bantuan sembako bagi para WNI yang terdampak kebijakan pembatasan pergerakan di Malaysia."Terkait pembatasan pergerakan di Malaysia, pemerintah Indonesia aktif membagikan pasokan sembako. Ini juga menjadi salah satu aspek yang dilakukan untuk membuat WNI kita tetap tinggal di sana dan tidak memutuskan pulang ke Tanah Air," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah saat menyampaikan keterangan pers secara virtual dari Jakarta, Rabu (22/4).Hingga 21 April 2020, sebanyak total 171.864 paket bantuan sembako telah dibagikan kepada para WNI yang paling rentan, karena mata pencariannya di Malaysia terdampak wabah Covid-19. Menurut Faizasyah, paket bantuan tersebut diharapkan bisa memenuhi kebutuhan mendasar para WNI, yang sebagian besar bekerja di sektor informal, sampai memasuki bulan Ramadhan.Selain di Malays

JPNN.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus membagikan paket bantuan sembako bagi para WNI yang terdampak kebijakan pembatasan pergerakan di Malaysia, sekaligus sebagai salah satu upaya agar mereka tidak mudik ke Indonesia.Read More...

JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah Khusus Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto meminta agar masyarakat menghilangkan stigma negatif ihwal jenazah virus corona yang bisa menularkan penyakit ke lingkungan sekitar pemakaman. Dirinya menyayangkan masih adanya penolakan jenazah seorang penderita Covid-19 di beberapa daerah."Sebenarnya tidak ada alasan untuk kemudian menolak jenazah ini, baik secara medis maupun secara agama," ujarnya saat jumpa pers secara live streaming di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (18/4/2020).Baca Juga: Update Covid-19 di Indonesia 18 April 2020: Positif 6.248 Orang, 535 Meninggal Dunia dan 631 Sembuh Ia memastikan, pemakaman jenazah pengidap penyakit asal Wuhan, China itu akan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga, diharapkan masyarakat tak usah khawatir, karena pihaknya telah menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk menjalani prosedur tetap pemakaman jenazah yang telah ditetapkan."Ketentuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, oleh organisasi profe

JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah Khusus Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto meminta agar masyarakat menghilangkan stigma negatif ihwal jenazah virus corona yang bisa menularkan penyakit ke lingkungan sekitar pemakaman. Dirinya menyayangkan masih adanya penolakan jenazah seorang penderita Covid-19 di beberapa daerah."Sebenarnya tidak ada alasan untuk kemudian menolak jenazah ini, baik secara medis maupun secara agama," ujarnya saat jumpa pers secara live streaming di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (18/4/2020).Baca Juga: Update Covid-19 di Indonesia 18 April 2020: Positif 6.248 Orang, 535 Meninggal Dunia dan 631 Sembuh Ia memastikan, pemakaman jenazah pengidap penyakit asal Wuhan, China itu akan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga, diharapkan masyarakat tak usah khawatir, karena pihaknya telah menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk menjalani prosedur tetap pemakaman jenazah yang telah ditetapkan."Ketentuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, oleh organisasi profe

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa bekerja sama dengan KBRI Berlin dan KBRI Den Haag memfasilitasi kepulangan 18 orang warga negara Indonesia (WNI) ke Tanah Air.Kepulangan WNI ke Tanah Air, karena situasi ekonomi di Polandia makin sulit akibat berhentinya operasi perusahaan tempat mereka bekerja di antaranya di sektor perhotelan, sektor pemotongan ayam dan industri well being."Beberapa dari mereka bertekad untuk kembali ke Polandia apabila ekonomi sudah kembali membaik dan telah selesainya wabah Covid-19 di negara Eropa Tengah ini," demikian Kepala Fungsi Ekonomi KBRI Warsawa Taufiq Lamsuhur kepada Antara di London, Jumat.Ia mengatakan, proses pemulangan para WNI dilakukan di tengah masih ditutupnya perbatasan negara-negara tertentu, termasuk Polandia.Untuk itu diperlukan koordinasi yang lebih erat dengan pihak keamanan, imigrasi dan satgas sanitary di negara akreditasi dan negara-negara yang dilewati, khususnya Jerman dan Belanda.Para WNI tersebut,

Liputan6.com, Jakarta - Paket bantuan sembilan bahan pokok (sembako) dari Kementerian Sosial untuk warga terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta berisi 10 jenis barang termasuk beras, mi instan, sarden, kecap, susu, dan sabun mandi.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Wabah virus corona yang makin meluas di India membuat pemerintah berencana mengevakuasi WNI dari negara tersebut. Namun, rencana tersebut sampai sekarang masih terkendala aturan karantina yang diberlakukan pemerintah setempat.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu'ti menanggapi tentang warga negara Indonesia (WNI) anggota jamaah tabligh yang tertahan di India. Menurutnya, sesuai amanat pembukaan UUD 1945 negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri."Dalam hal WNI di luar negeri, pemerintah tetap berkewajiban melaksanakan amanat UUD tersebut dengan mengikuti ketentuan hukum internasional, dan hukum serta kebijakan yang berlaku di negara yang bersangkutan," kata Mu'ti kepada Republika, Kamis (16/4).Dia mengatakan, jamaah tabligh yang ada di India harus mematuhi protokol dan kebijakan pemerintah setempat. Apabila tidak ada alasan yang kuat dan mendesak, pemulangan WNI di luar negeri tidak menjadi prioritas.Akan tetapi, apabila pemulangan WNI sangat mendesak, pemerintah dapat melakukan pemulangan dengan beberapa langkah. Pertama, pembicaraan diplomatik dengan pemerintah India. Kedua, memeriksa kesehatan dan mema

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan bahwa sampai saat ini tidak ada penolakan terhadap pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh daerah-daerah di Indonesia. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menepis anggapan bahwa pemerintah menolak pengajuan PSBB sejumlah daerah, terutama wilayah Indonesia timur.Terkait adanya beberapa daerah yang pengajuan PSBB-nya belum diluluskan, Doni menekankan bahwa hal itu bukan sebuah penolakan. namun daerah tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan untuk memenuhi kriteria yang diminta Kementerian Kesehatan. Beberapa kabupaten dan kota yang pengajuan PSBB-nya tak diluluskan pemerintah pusat, antara lain berada di NTT, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah."Belum ada penolakan tetapi kita meminta untuk melengkapi persyaratan karena beberapa daerah persyaratannya itu sangat minimal. Ada yang mengusulkan untuk PSBB tetapi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan PSBB ini tidak sesuai," ujar Doni usa

JPNN.com, TANJUNGPINANG - Plt Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menolak dengan tegas rencana kedatangan 2.000 turis asal Australia yang akan berlayar menggunakan kapal pesiar menuju Batam, Kepri.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPemerintah tidak berencana memulangkan para mahasiswa Indonesia yang berada di Australia walaupun Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengimbau warga negara asing meninggalkan negaranya untuk meminimalisasi dampak COVID-19."Saya garisbawahi, tidak ada rencana dari pemerintah untuk memulangkan mahasiswa (Indonesia) dari Australia," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah kepada wartawan melalui konferensi video, Kamis.Baca Juga: Imbas Lockdown di Australia: Tindak Kriminal Turun hingga Kasus KDRT MeningkatMeskipun pemerintah tidak mengimbau mahasiswa Indonesia untuk pulang ke Tanah Air, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara khusus menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne agar memperhatikan WNI di Negeri Kanguru saat negara tengah sibuk menghadapi pandemi COVID-19."Dalam pembicaraan telepon yang dilakukan Menlu Retno dan Menlu Payne beberapa hari lalu, intinya adalah meminta perhatian dari peme

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMaskapai penerbangan AirAsia hari ini baru saja menyelesaikan penerbangan niaga tidak berjadwal (commercial charter flight) dalam rangka pemulangan sebanyak 334 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Uni Emirat Arab.Keseluruhan WNI diterbangkan dari Bandara Internasional Dubai pada hari Rabu, 8 April 2020 pukul 11:00 waktu setempat dan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada pukul 01:06 WIT dini hari tadi, setelah sebelumnya singgah di Kuala Lumpur selama 1 jam untuk mengisi bahan bakar. Penerbangan dilakukan menggunakan pesawat Airbus A330-300 AirAsia X Malaysia dengan registrasi 9M-XXJ.Baca Juga: Corona Menghantui! Nasib Horor Dialami Saham Garuda, AirAsia, dan IATA Milik Hary Tanoe! Bergidik!Sesuai arahan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, seluruh WNI yang dipulangkan telah memiliki sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan setempat dan telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan yang ket

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah Indonesia menanggung biaya pemulangan para TKI, ABK, dan jamaah tabligh asal Indonesia yang masih ada di luar negeri. Teuku Riefky mengapresiasi Kemenlu memberikan bantuan kepada WNI yang ada di berbagai negara."Pemerintah perlu menyediakan dana kontingensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan Jamaah Tablig yang tidak mampu," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/4).Hal itu dia katakan menyoroti penjelasan Menteri Luar Negeri,Retno Marsudi,dalam rapat kerja Komisi I DPR secara virtual, Selasa (7/4), terkait upaya Kementerian Luar Negeri dalam penanganan tiga kluster besar WNI terdampak Covid-19 di luar negeri. Tiga kluster itu adalah WNI di Malaysia, ABKdan Jamaah Tabligh. Teuku Riefly Harsya yang juga wakil ketua Komisi I DPR itu mengatakan, para TKI, ABK dan Jamaah tabligh asal Indonesia tidak dapat kembali ke Indonesia karena dapat dipastikan keuangan mereka sudah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mempertimbangkan untuk memulangkan para pekerja migran dan ABK kapal pesiar ke Indonesia, khususnya Malaysia,lantaran terkena imbas karantina suatu negara akibat wabah Covid-19.Read More...

batampos.co.id - Pemerintah Jepang membuat kebijakan untuk memutus rantai penularan virus Korona jenis baru atau Covid-19. Jepang melarang masuk warga dari 49 negara, termasuk Indonesia. Larangan itu mulai berlaku pada 3 April 2020 pukul 00.00 waktu setempat. Lewat kebijakan terkait perlintasan orang yang dirilis pada 1 April 2020, semua warga negara asing yang pernah berada []Artikel Mulai Hari Ini, Pemerintah Jepang Larang WNI Datang ke Negaranya pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) di Negeri Jiran Malaysia menurut data perkiraan Dirjen Imigrasi Kemenkumham terkena imbas kebijakan Movement Control Order (MCO) yang diberlakukan sejak 18 Maret hingga 14 April. Kebijakan tersebut dilakukan Pemerintah Malaysia untuk mencegah penyebaran virus corona SARS-CoV2 (Covid-19). Akibatnya, ratusan ribu WNI yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertahan dan tidak bekerja banyak yang kembali ke kampung halamannya. Selain PMI, Warga Negara Indonesia yang menjadi Anak Buah Kapal (WNI ABK) dari beberapa perusahaan kapal pesiar berbagai negara juga terdampak kebijakan pemulangan oleh perusahaan."Perlu strategi penanganan yang tepat lantaran banyaknya jumlah PMI dan ABK yang dipulangkan. Salah satunya, Pemerintah terus mengupayakan masuknya PMI ke Tanah Air dalam pengawasan ketat dan sesuai protokol kesehatan. Mereka yang masuk, akan dipastikan dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19," kata Menko PMK Muhadjir Effe

JAKARTA - Pemerintah berencana memulangkan ribuan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri. Hal itu sebagai upaya perlindungan mereka di tengah pandemi corona virus disease atau covid-19.Merespons hal tersebut, anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengimbau seluruh WNI yang akan kembali ke dalam negeri dapat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan untuk mencegah penyebaran virus corona."Seluruh WNI agar mematuhi dan mengikuti seluruh protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah sekembalinya ke Tanah Air," katanya kepada Okezone, Kamis (2/4/2020).Kemudian ia mengusulkan mereka ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Pasalnya, ribuan WNI tersebut baru kembali dari luar negeri."Hal ini menjadi bagian kerja pemerintah untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus (corona)," imbuhnya.Politikus Partai Golkar ini pun berharap WNI yang akan dipulanykan ke daerahnya itu serius menjalankan protokol isolasi mandiri den

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendistribusikan bantuan logistik bagi warga negara Indonesia (WNI), khususnya pekerja sektor informal, yang terdampak kebijakan perintah pembatasan pergerakan (movement control order/MCO) yang diberlakukan otoritas Malaysia, untuk mencegah penyebaran virus corona. Hingga saat ini, sebanyak 3.143 paket bantuan logistik telah disalurkan ke WNI di Malaysia."Berdasarkan pengamatan enam perwakilan RI di Malaysia, dampak MCO paling besar dirasakan oleh WNI yang bekerja sebagai buruh harian lepas," ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha kepada wartawan melalui konferensi video, Rabu (1/4).Sedangkan mayoritas pekerja migran Indonesia yang memiliki majikan tetap, masih dalam kondisi yang relatif baik, ia melanjutkan. Merespon kondisi tersebut, seluruh perwakilan RI yang ada di Malaysia telah aktif memberikan bantuan logistik kepada kelompok yang paling rentan dari pekerja migran Indonesia.Hingga Rabu, perwakilan RI di

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengatur perihal pemungutan pajak digital untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi elektronik seperti Netflix dan Zoom. Hal ini tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.Read More...

JAKARTA - Ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) saat ini masih tertahan di Malaysia akibat kebijakan Movement Control Order (MCO) yang diberlakukan sejak 18 Maret hingga 14 April 2020 mendatang.Pemerintah Indonesia menjajaki seluruh kemungkinan yang ada, mulai dari perencanaan untuk memulangkan mereka ke Tanah Air, hingga mempersiapkan pengiriman bantuan sosial bagi WNI yang berada di Negeri Jiran.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui untuk mengirimkan bantuan sosial kepada WNI yang ada di Malaysia, terutama yang berstatus pekerja harian yang terdampak kebijakan MCO."Sesuai pesan Presiden, tugas kita adalah menjaga keselamatan WNI baik yang ada di dalam negeri sendiri maupun yang di luar negeri. Kalau yang di luar sudah aman sebaiknya di sana tidak usah pulang. Kita sudah diskusikan, intinya Presiden menyetujui agar kita kirim bantuan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia dan terdampak kebijakan pengendalian pergerakan masyarakat dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19 di negeri itu.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui untuk mengirimkan bantuan sosial kepada WNI yang ada di Malaysia, terutama bagi pekerja harian yang terdampak kebijakan tersebut."Sesuai pesan presiden, tugas kita adalah menjaga keselamatan WNI, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Kalau yang di luar sudah aman sebaiknya di sana tidak usah pulang. Kita sudah diskusikan, intinya presiden menyetujui agar kita kirim bantuan," kata Muhadjir.Dia menyebutkan jenis bantuan yang disepakati, antara lain dengan mengirimkan sembako dan kebutuhan bahan pokok lain. Sedangkan, pengiriman menggunakan fasilitas transportasi TNI bekerja sama dengan pihak Mal

JPNN.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan terus memantau majelis tablig yang berada di luar negeri dan sejumlah WNI yang ingin kembali ke Tanah Air, khususnya Malaysia. Khusus untuk WNI yang mengikuti majelis tablig di luar negeri, pemerintah menetapkan semuanya menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP).Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan persiapan dan antisipasi terhadap jutaan WNI di luar negeri yang akan kembali pulang ke Tanah Air. Imbas dari pandemi Covid-19 ini mengakibatkan sejumlah negara memberlakukan lockdown, sehingga para WNI yang tengah bekerja pun kembali pulang ke Indonesia.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut WNI yang saat ini berada di Malaysia sendiri lebih dari satu juta orang. Untuk mendukung kehidupan dan keselamatan para WNI, pemerintah juga memberikan bantuan logistik."Untuk kasus di Malaysia, perwakilan RI sudah berusaha untuk memberi bantuan kepada para WNI kita. Sudah lebih dari 3000 bantuan logistik yang diberikan," kata Retno saat konferensi pers, Selasa (31/3).Bantuan tersebut akan terus diberikan sesuai dengan kebutuhan dan situasi di Malaysia yang tengah menerapkan status Movement Control Order (MCO). Bantuan yang diberikan ini pun dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Malaysia.Selain bantuan logistik, pemerintah juga membantu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyatakan pemerintah sedang membahas pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dan anak buah kapal (ABK) di tengah wabah virus corona."Dengan semakin besarnya tantangan penyebaran Covid-19 di hampir seluruh negara di dunia, maka Presiden hari ini baru saja memimpin rapat terbatas terutama membahas dua hal. Pertama adalah membahas mengenai lalu lintas kepulangan WNI dan yang kedua adalah lalu lintas kunjungan atau transit orang asing ke wilayah Indonesia," papar Menlu Retno.Baca Juga: Menlu Retno Bilang Kunjungan dan Transit WNA ke Indonesia Ditunda SementaraMenurut Retno, pemerintah Indonesia terus berusaha menangani penyebaran Covid-19 di dalam negeri dan sekaligus melakukan perlindungan WNI di luar negeri semaksimal mungkin."Presiden secara jelas menyampaikan mengenai pentingnya untuk memberikan perlindungan WNI di luar negeri, kemudian melindungi kesehatan WNI yang kemungkinan terpapar Covid-19 dan pada saat ya

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, kepulangan para Warga Negara Indonesia (WNI) itu sifatnya sukarela.Kata Muhadjir, Pemerintah tidak ada program untuk memulangkan mereka. Bahkan, pemerintah sebetulnya berharap agar WNI yang ada di luar negeri untuk sementara tidak perlu kembali ke Indonesia."Jadi kepulangan mereka sifatnya sukarela. Kita tidak ada program untuk memulangkan mereka. Bahkan ktia harapkan nggak usah pulang. Jadi kalau tidak perlu pulang, kalau di sana masih nyaman dan tidak ada mudharat, sebaiknya tetap tinggal di sana," kata Muhadjir seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi melalui video conference, Selasa (31/3/2020). Baca juga: Di Tengah Sepi Penumpang karena Corona, Ada 1.000 Nasi Kotak Gratis untuk Driver OjolPemerintah RI, kata dia, akan memberikan bantuan sosial kepada WNI pekerja migran di luar negeri khususnya di Malaysia untuk tetap bertahan di sana dan tidak pulang ke Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Malaysia terus berupaya untuk memberikan bantuan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Negeri Jiran dan terkena dampak aturan Movement Control Order (MCO) yang diberlakukan Pemerintah Malaysia untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19). Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (31/3/2020)."Perwakilan RI telah berusaha utk memberikan bantuan logistik kepada para WNI kita. Sejauh ini sudah lebih dari 3.000 bantuan logistik yang diberikan dan ini akan kita lanjutkan tentunya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan situasi di negara tersebut, dalam hal ini Malaysia yang dalam status MCO," ujar Menlu Retno dalam keterangannya usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan pejabat-pejabat terkait.Pemerintah juga memfasilitasi para WNI yang ingin pulang dari Malaysia karena pemberlakuan MCO tersebut, dan melakukan koordinasi dengan perwakilan-perwakilan di Malaysia a

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah mengantisipasi kembalinya para WNI dari beberapa negara, baik pekerja migran di luar negeri maupun WNI ABK. Dari laporan yang diterimanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, dalam beberapa hari terakhir ini, per harinya terdapat sekitar tiga ribu pekerja migran yang kembali dari Malaysia.Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai penanganan arus masuk WNI dan pembatasan perlintasan WNA di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3)."Arus kembalinya WNI dari beberapa negara, ini terutama yang dari Malaysia, ini betul-betul perlu kita cermati karena ini menyangkut bisa ratusan ribu, bisa jutaan WNI yang akan pulang," kata Jokowi. Selain mengantisipasi kepulangan para pekerja migran dari Malaysia, Presiden juga meminta agar pemerintah mengantisipasi kepulangan para kru kapal atau WNI ABK yang bekerja di kapal. Pemerintah sendiri memperkirakan terdapat sekitar 10 ribu hingga 11 ribu ABK. "Ini juga perlu disiapkan dan

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sebuah petisi di Change.org untuk melindungi penguburan jenazah Muslim selama pandemi virus corona atau Covid-19 telah terkumpul. Sejak Senin (23/3) pagi lebih dari 137 ribu tanda tangan sudah terkumpul menolak jenazah Muslim korban corona dikremasi di Inggris.Petisi ini dibuat oleh Naveed Anwar di tengah kekhawatiran Muslim korban wabah Covid-19 yang meninggal akan dikremasi untuk mencegah risiko penyebaran wabah Covid-19. Petisi tersebut menyampaikan komunitas Muslim Inggris sangat menaruh perhatian terhadap rencana mengkremasi tubuh pasien Covid-19."Namun tindakan semacam itu (kremasi) bertentangan dengan kepercayaan semua Muslim dan kami membutuhkan jaminan pembakaran mayat Muslim tidak akan terjadi dalam keadaan apa pun," kata petisi tersebut, dilansir dari 5 Pillars, Senin (23/3).Petisi tersebut menyampaikan, ingin Parlemen Inggris melindungi hak penguburan bagi setiap Muslim yang meninggal karena infeksi Covid-19. Naveed mengerti parlemen akan memperti

JPNN.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara atau menangguhkan visa kunjungan (visa on arrival) dan bebas visa diplomatik atau dinas selama satu bulan.Read More...

DOHA - Keputusan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk membebaskan tahanan secara bertahap mendapat penolakan dari Taliban. Kelompok militan itu mengatakan tindakan Ghani itu bertentangan dengan perjanjian yang mereka tandatangani dengan Amerika Serikat (AS) di Doha, Qatar pada 29 Februari 2020."Kami menolak pembebasan tahanan secara bertahap yang diusulkan Ghani," kata Juru Bicara taliban Suhail Shaheen kepada Al Jazeera pada Rabu (11/3/2020)."Kami juga akan memastikan pada saat pembebasan bahwa mereka merilis daftar tahanan yang telah kami berikan kepada mereka. Setelah ini selesai, kami akan melanjutkan dengan pembicaraan intra-Afghanistan."Reaksi Taliban muncul setelah Ghani mengeluarkan dekrit yang memerintahkan pembebasan 1.500 pejuang Taliban, yang menurut Juru Bicara Kepresidenan Sediq Sediqqi adalah yang pertama dari dua fase pembebasan 5.000 tahanan Taliban.Dalam tulisan di Twitter, Sediqqi mengatakan bahwa pembebasan awal itu adalah isyarat niat baik untuk memulai pembicar

JPNN.com, ROMA - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma mengeluarkan imbauan bagi WNI di Italia untuk mengikuti ketentuan pemerintah setempat.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memutuskan untuk tidak membuka penelusuran riwayat kontak dari kasus Virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Berbeda dengan Singapura yang terbuka untuk memaparkan secara gamblang aktivitas pasien corona sebelum diisolasi.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengaku kesulitan untuk melakukan verifikasi data warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat ISIS lantaran tidak adanya akses untuk mencapai ke kamp pengungsian di Suriah.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah Bidang Penanganan Corona Achmad Yurianto membenarkan, ada satu warga negara Indonesia (WNI) lagi yang dinyatakan positif Corona di Singapura. Menurut Yuri, sejauh ini pemerintah sudah bertukar informasi dengan pemerintah Singapura terkait kondisi WNI itu.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyerahkan perawatan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura yang positif virus Corona (COVID-19) ke otoritas Singapura. Pemerintah meyakini Singapura akan menangani WNI tersebut sebaik mungkin.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaStaf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono, menyatakan bahwa pemerintah terus mematangkan rencana pemulangan anak-anak di bawah usia 10 tahun WNI eks ISIS.Menurut Diaz, pemerintah tengah menyiapkan program-program khusus pendampingan jika anak-anak pulang ke Tanah Air dari kamp Suriah. Diketahui, lokasi tersebut kemungkinan besar para anak melihat situasi konflik dan mulai diajarkan pemahaman radikal.Baca Juga: Istana Ungkap Presiden Jokowi Takkan Pulangkan Ratusan ISIS Eks WNI di Suriah"Kami berdiskusi mengenai persiapan Kemensos dalam menampung anak-anak yang akan kembali ke Indonesia dari Syria, yang ortunya tergabung dengan ISIS," kata Diaz usai bertemu Kanya Eka Santi selaku Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos, Sabtu (7/3/2020).Diaz mengatakan, tujuan mengundang pihak Kemensos untuk mendengarkan paparan penanganan pengembalian anak-anak yang terpapar radikalisme. Dalam presentasinya, ia mendapatkan informasi mengenai indikasi tanda-tanda seorang a

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menolak pemulangan warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota kelompok teroris ISIS ke tanah air. Namun sikap ini masih manjadi perdebatan, terutama terkait nasib anak-anak para kombatan ISIS yang perlu diselisik lagi ideologinya.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah terus mendata Foreign Terorists Fighter (FTF) atau WNI eks ISIS.Read More...

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menjelaskan bahwa pihaknya masih mengkaji tingkat keterpaparan paham radikal bagi anak-anak warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota kelompok teroris ISIS untuk dipulangkan ke Tanah Air."Kenapa harus dikaji? Karena kita tidak tahu tingkat keterpaparannnya. Artinya, ada yang memang hanya yang ikut saja, ada yang kemungkinan juga sudah terpapar. Ini yang betul-betul harus dipantau," kata Donny dalam Diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 'WNI ISIS Dipulangkan atau Dilupakan?', di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020).Ia mengungkapkan pihaknya tidak ingin keputusan yang diambil pemerintah untuk memulangkan anak-anak yatim-piatu mantan ISIS membawa dampak negatif bagi Indonesia. Oleh karena itu, pihak Istana Negara serius mengkaji tingkat keterpaparan anak-anak tersebut."Karena kami tidak ingin membawa masalah. Kalau dipulangkan, tentu saja ini aman, clear, dan tidak kemudian menjadi 'api dalam sekam

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian memastikan, sekira 690 mantan Warga Negara Indonesia (WNI) bekas anggota ISIS masih berada di Suriah. Kata Donny, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan tidak akan mengembalikan ratusan eks WNI tersebut ke Indonesia."Jadi semua masih ada di sana. Kita tahu bahwa yang kita sebut mantan kombatan itu ada di Suriah, di kamp di sana ya," kata Donny saat menghadiri diskusi Polemik MNCTrijaya bertajuk 'WNI ISIS Dipulangkan atau Dilupakan?', di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2020).Baca Juga: Cegah Eks ISIS Menyelinap, Pemerintah Diminta Awasi "Jalur Tikus" Masuk Indonesia Donny menjelaskan alasan Presiden Jokowi tidak memulangkan ratusan eks WNI tersebut. Sebab, mereka sudah memilih meninggalkan ideologi NKRI yakni Pancasila dan kemudian memilih bergabung dengan ISIS."Presiden sudah mengambil keputusan tidak dipulangkan. Karena mereka sudah memilih itu menjadi foreign fighter tentu saja melakukan

Covesia.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona (COVID-19) Achmad Yurianto mengatakan 188 warga negara Indonesia yang merupakan kru kapal World Dream yang tengah diobservasi di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dalam keadaan sehat."Perkembangan terakhir dari observasi yang kita laksanakan dari anak buah kapal World Dream, sekarang masuk hari keenam, dari 188 seluruhnya sehat," kata Yurianto dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Jumat.Yurianto mengatakan 188 WNI pada waktu datang ke Tanah Air dan dilakukan pemeriksaan fisik serta laboratorium seluruhnya sehat. Begitu pula ketika dilakukan pemeriksaan virus seluruhnya menunjukkan hasil negatif.Seiring perjalanan waktu, kata dia, dari observasi yang sudah dilakukan sejauh ini, baik pemeriksaan kesehatan pagi dan sore hari, tidak ada yang sakit baik dari sisi psikologis maupun fisik."Sehingga diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama 14 hari diperiksa, kemudian bisa dipulangkan ke k